Menang Kalah Versi Dunia

Hormati Keputusan MK Prabowo Tetap Cari Celah Hukum

PPMI:Cetak Pengusaha Sukses Dengan Amal Shaleh

Pernyataan Forum Umat Islam (FUI) Terkait Video Wanita Membawa Anjing Ke Dalam Masjid

PEMILU 2019 : Seruan dan Himbauan Ketua Umum Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia

Selasa, 27 Maret 2018

Uni Eropa Nilai Muslim Bagian Penting Masa Depan Eropa

Uni Eropa Nilai Muslim Bagian Penting Masa Depan Eropa


dakwah islam



BRUSSELS -- Wakil Presiden Komisi Pertama Eropa Frans Timmermans berencana menggelar diskusi dengan 10 imam dan ulama Eropa, Rabu (28/3). Uni Eropa ingin merangkul keterlibatan komunitas Muslim di Eropa.


Dilansir di Kuwait News Agency pada Selasa (27/3), Komisi Eropa mengundang para imam dan akademisi Muslim dari enam negara anggota UE (Belgia, Bulgaria, Jerman, Prancis, Italia dan Belanda) yang mewakili berbagai sekte.

"Komunitas Muslim, dalam semua keragamannya, memiliki peran penting di masa depan Eropa," kata Timmermans. Ia meyakini Muslim akan menemukan teman loyal di Komisi Eropa untuk mendukung haknya beribadah dengan damai.

Badan eksekutif Uni Eropa mengadakan pertemuan tingkat tinggi dengan organisasi-organisasi keagamaan dan non-konfesi. Tujuannya sebagai bagian dialog reguler dengan gereja-gereja, agama-agama, dan organisasi-organisasi filosofis yang diramalkan Perjanjian Lisbon Uni Eropa.

Pada September 2017, Timmerman bersama dengan Wakil Presiden Parlemen Eropa Mairead McGuiness menyelenggarakan seminar yang dihadiri mahasiswa Muslim dari seluruh Eropa. Pertemuan pada Rabu (28/3), merupakan forum diskusi memperdalam komunikasi yang selama ini dibutuhkan, serta membawa suara dan perspektif baru. (republika.co.id)
Share:

Yusril: Pilpres 2019 Kesempatan Politik Umat Islam Menang

Yusril: Pilpres 2019 Kesempatan Politik Umat Islam Menang



dakwah islam

JAKARTA -- Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengatakan, tahun 2019 adalah tahun politik yang menentukan bagi umat Islam Indonesia. Tahun depan, untuk pertama kalinya akan diadakan pemilu serentak untuk memilih presiden dan wakil presiden, DPR, DPRD, dan DPD.

"Karena itu, umat Islam tidak bisa bersikap pasif, tetapi proaktif agar perjalanan bangsa dan negara lima tahun ke depan sejalan dengan aspirasi umat Islam Indonesia," katanya dalam siaran pers kepada wartawan.


Yusril mengemukakakan hal tersebut dalam acara pengajian Ahad pagi di Desa Tulungagung, Jawa Timur, Ahad (25/3). Dalam pengajian yang dihadiri seribuan warga desa itu, tampak hadir calon Bupati Tulungagung Margiono, sejumlah kiai dan tokoh-tokoh masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Yusril mengupas hubungan agama dan negara dalam perspektif Islam dan hukum tata negara Indonesia. Para pendiri bangsa, menurut dia, sepakat untuk berkompromi bahwa Indonesia merdeka tidak menjadi negara sekuler yang memisahkan agama dan negara, dan tidak pula menjadikan Islam sebagai dasar dan falsafah negara.

Pancasila, menurut Yusril, sesuai dengan pernyataan Mohammad Natsir, yakni “kalimatin sawa’in bainana wa bainahum”. Artinya, dia menyebutkan, kalimat yang sama yang menjadi titik temu atau common platform bernegara yang disepakati oleh golongan Islam dan golongan kebangsaan.

Dalam negara Republik Indonesia, menurut Yusril, agama mendapatkan tempat yang sangat fundamental sebagai sumber inspirasi dan landasan spiritual dalam menyelenggarakan negara dan membangun bangsa. Namun, tidak seperti Malaysia yang menempatkan Islam sebagai agama resmi negara atau Filipina yang sekuler dan memisahkan agama dan negara.

"Di negara kita, tidak ada jaminan atau keistimewaan apa pun yang diberikan kepada Islam, meskipun Islam adalah agama yang dianut oleh mayoritas mutlak penduduk Indonesia," ungkap Yusril.

Dia menjelaskan, kesepakatan para pendiri negara dalam menyusun draf UUD 45 mulanya memberikan jaminan itu, yakni jaminan konstitusional terhadap pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Jaminan lainnya, yakni presiden Indonesia adalah orang Indonesia asli dan beragama Islam.

Namun, semua kesepakatan dalam draf UUD 1945 itu dihapuskan ketika UUD 1945 disahkan sehari setelah proklamasi pada tanggal 18 Agustus 1945. Konsekuensi tidak adanya jaminan keistimewaan secara konstitusi, menurut Yusril, umat Islam wajib mampu untuk berkompetisi dan bersikap proaktif dalam politik.

"Jika umat Islam lengah maka kekuasaan politik akan direbut oleh kekuatan-kekuatan politik yang belum tentu bersikap empati kepada Islam dan umatnya," katanya.

Bisa saja kekuasaan politik yang menentukan perjalanan bangsa dan negara adalah kekuatan sekuler anti-Islam yang didukung oleh kekuatan-kekuatan politik dan pemilik modal yang berada di luar negeri. Yusril menegaskan, umat Islam Indonesia adalah umat yang nasionalis, yang mencintai bangsa, negara, dan tanah airnya.

Karena itu, Islam tidak mungkin dapat dipisahkan dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Yusril mengajak umat Islam untuk mendukung partai-partai Islam yang memiliki idealisme yang tinggi dan komitmen yang teguh untuk memajukan bangsa dan negara.

Ditanya tentang partai yang dipimpinnya, Yusril menegaskan, PBB adalah partai Islam berhaluan moderat dan nasionalis. PBB juga mengedepankan pendekatan rasional dalam memecahkan persoalan-persoalan bangsa.

PBB menganut ideologi Islam rahmatan lil 'alamin atau Islam yang memberikan inspirasi, sumber etika, dan sumber petunjuk yang sangat berguna untuk memberikan arah dalam berijtihad memecahkan persoalan-persoalan bangsa. “Apalagi PBB adalah partai Islam yang berakar pada sejarah dan pengalaman bangsa kita sendiri. PBB bukanlah partai yang berada di awang-awang, atau partai yang pemikirannya dilatarbelakangi oleh pengalaman masyarakat Timur Tengah yang sangat bebeda sejarah dan pengalamannya dengan bangsa kita," ujar Yusril menegaskan.

Share:

MUI: Muslim papua sangat toleran

MUI: Muslim papua sangat toleran


berita islam

Jayapura - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Papua KH Saiful Islam Al Payage menegaskan bahwa umat Islam di Bumi Cenderawasih sangat mengedepankan sikap toleransi antarumat beragama dengan harapan kerukunan dan kedamaian yang sudah tercipta tetap terjaga.

"Perlu saya tegaskan bahwa umat Islam di Papua tidak sekali pun membuat intoleransi, saya akan terdepan untuk mencegah sikap intoleransi," kata KH Saiful Islam Al Payage, di Kota Jayapura, Papua, Selasa (27/3/2018).

Pernyataan ini mengemuka dalam silahturahmi forum komunikasi pimpinan daerah (forkompimda) dengan tema 'Merajut Persatuan dan Kesatuan, Memelihara Toleransi antarumat Beragama di Tanah Papua' yang diprakarsai oleh Polda Papua.

Menurut dia, umat muslim di Papua dan di Indonesia pada umumnya telah hidup berdampingan cukup lama dengan pemeluk agama lain dan hubungan harmonis telah terjalin satu sama lainnya.

"Jadi, sangat salah sekali jika ada tindakan anarkis atau konflik atas nama agama, karena baik Islam dan Kristen pada dasarnya adalah satu. Asal Islam dan Kristen itu satu, jika dalam Islam disebut Nabi Ibrahim, maka dalam Kristen disebut Abraham, dari sini lah paham ini menyebar hingga ada Islam, Kristen, Yahudi, dan agama lainnya" katanya lagi.

Berbicara terkait agama, kata dia, pada intinya sama, mengajarkan nilai universal, nilai kebaikan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kebersihan hati dan akhlak sudah pasti diajarkan dan toleransi juga dikedepankan.

"Demi menjaga toleransi di Papua, saya harapkan isu yang terjadi di luar sana, jangan dibawa ke Papua atau sebaliknya. Saya meyakini, bahwa daerah bagian barat pada suatu kelak akan mencontoh kerukunan dan sikap toleransi di Papua. Apalagi, semua komponen di Papua sudah komitmen untuk hidup rukun dan damai," katanya lagi.

Mengenai pembangunan Masjid Al Aqsa dan menaranya di Sentani, Kabupaten Jayapura, kata dia, sebenarnya persoalan itu sudah ditangani oleh MUI setempat hanya saja telanjur viral kemana-mana.

"Bahkan saya sendiri akhirnya bertemu dengan Ketua DPRD Kabupaten Jayapura untuk bahas ini dan dipahami. Tapi informasi beredar di media sosial facebook tidak bisa dibendung, bahkan untuk bertindak cepat kami gelar pertemuan di LPTQ Kotaraja, Kota Jayapura dengan para pimpinan muslim yang ada," katanya lagi.

Sekarang, kata Saiful, sudah ada tim kecil yang dibentuk bersama untuk menyelesaikan persoalan menara masjid yang dimaksud, sehingga diharapkan semua pihak bersabar untuk menyikapi persolan tersebut.

Pengurus Masjid Al Aqsa Sentani, Kabupaten Jayapura Nurdin seperti dilansir Antara  mengatakan pembangunan masjid dan menara tersebut tetap dikoordinasikan dengan pihak terkait dan perizinannya tidak ada masalah.

"Bahkan kami selalu hidup berdampingan dengan umat lainnya, seperti pada Natal tahun lalu, umat Katolik setempat menyurati kami untuk meminjam lahan parkir, dan kami sediakan termasuk bantu menjaga. Kami juga menjaga dan ikut membantu kelancaran arus lalu lintas saat ibadah dan perayaan Natal," katanya pula.

Terkait perayaan Paskah tahun ini, Nurdin mengemukakan akan membagikan 2.018 telur kepada jemaat yang merayakan Paskah ketika memarkir kendaraannya di halaman Masjid Al Aqsa.

"Ini kami bekerjasama dengan Polres Jayapura dalam mengatur hal teknis lainnya. Jadi, kami akan bagikan 2.018 butir telur kepada umat Nasrani yang merayakan Paskah tahun ini," katanya lagi. (antaranews.com)
Share: