Menang Kalah Versi Dunia

Hormati Keputusan MK Prabowo Tetap Cari Celah Hukum

PPMI:Cetak Pengusaha Sukses Dengan Amal Shaleh

Pernyataan Forum Umat Islam (FUI) Terkait Video Wanita Membawa Anjing Ke Dalam Masjid

PEMILU 2019 : Seruan dan Himbauan Ketua Umum Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia

Rabu, 31 Oktober 2018

Bendera Merah Putih Berlogo PKB di Jember, Jadi Perhatian Bawaslu


logo pkb di bendera merah putih

Koranmuslim.com - Berkibarnya bendera berwarna merah putih dan terdapat logo Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di tengahnya, menjadi perhatian masyarakat Kabupaten Jember.

Bahkan sudah ada 6 Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) yang melaporkan adanya bendera berwarna merah putih dan terdapat logo Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jember.

Bawaslu Jember pun langsung melakukan koordinasi dengan Bawaslu RI dan juga Polres Jember terkait bendera PKB itu.

“Panwas kecamatan, sekitar 6 wilayah, sudah berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Jember, terkait banyaknya bendera, yang mirip dengan bendera merah putih, namun di tengahnya ada logo partai politik,” ujar Kordiv SDM dan Organisasi Bawaslu Jember, Devi Aulia Rahim, saat ditemui di sela kegiatan Sosialisasi Pengawasan Netralitas ASN, Polri, dan TNI pada Pemilu 2019 di Hotel Aston Jember, Rabu (31/10/2018).

Menurut Devi, berdasarkan aturan pemilu, dengan adanya bendera tersebut, belum masuk pelanggaran pemilu. “Tidak melanggar dengan adanya bendera itu. Tetapi akan kami komunikasikan dengan Bawaslu RI. Karena informasi yang masuk, (bendera) ini sudah menjadi bendera terbaru salah satu partai politik,” jelasnya.

Devi juga menjelaskan, dengan adanya bendera tersebut, pihaknya juga berkoordinasi dengan Polres Jember untuk menjaga kondusifitas masyarakat di kabupaten setempat.

“Karena munculnya bendera ini, kami juga berkoordinasi dengan kepolisian. Karena kalau bicara bendera merah putih, itukan ada ukuran, bentuk tertentu yang sudah di atur,” jelasnya.

Terkait berkibarnya bendera tersebut, kata Devi tidak hanya di Kabupaten Jember. “Di daerah dan wilayah lain, diketahui juga ada. Tetapi kami juga belum meminta konfirmasi langsung dari partai bersangkutan. Karena jika bicara partai politik, itu adalah ranah Bawaslu pusat,” tandasnya.

Sementara itu, Kapolres Jember AKBP Kusworo Wibowo menyampaikan, pihaknya masih melakukan komunikasi lebih lanjut dengan Bawaslu Jember, mengenai munculnya bendera tersebut.

“Informasi sementara, bendera itu merupakan logo baru dari partai. Saat ini masih kita komunikasikan, dan rembukan. Bawaslu Jember juga masih berkomunikasi dengan pusat,” tandasnya.


Polemik munculnya bendera mirip merah putih namun berlogo Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), mendapat tanggapan langsung dari Sekretaris DPC PKB Jember Ayub Junaedi. Menurut Ayub, itu bukan bendera namun logo baru PKB yang sudah di deklarasikan di Surabaya beberapa waktu lalu.

“Kalau bendera itu dipermasalahkan oleh Bawaslu, apalagi Bawaslu Jember. Suruh berhenti saja itu! seluruh belajar dan baca itu peraturan dan undang-undang,” kata Ayub saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya, Rabu (31/10/2018).

“Bahkan jika merah putih itu semua dianggap bendera merah putih. Logonya rokok Marlboro itu suruh turunkan,” tuturnya.

Ayub membenarkan, jika bendera merah putih yang terdapat logo PKB di tengahnya, memang logo baru partai yang identik dengan warga Nahdliyin itu. “Memang benar itu logo baru PKB dan ada warna merah putih. Itu loh bukan bendera (negara) merah putih! Malah mirip (produk) Marlboro. Coba dilihat dan baru komentar,” tandasnya.

Terkait berkibarnya bendera tersebut, menurutnya tidak hanya dikibarkan di wilayah Jember, namun di daerah lain juga sudah banyak berkibar. “Kenapa di Jember dipermasalahkan? Di daerah lain juga sama kok. Bahkan kemarin deklarasi di Surabaya depan Kapolda, ada ribuan tidak ada protes kok,” pungkas Ayub. (faktualnews)





Share:

Bakar Bendera dan Kejanggalan Pasal Gangguan Rapat Umum

Kasusu pembakaran bendera tauhid

Oleh: 
Prof Dr Mudzakkir, S.H., M.H, Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia


Koranmuslim.com - Persoalan pembakaran bendera yang bertuliskan kalimat tauhid telah menimbulkan reaksi keras dan meluas, bukan hanya masyarakat muslim Indonesia tetapi juga merambah ke negara lain di dunia. Tetapi kini masyarakat terpaksa harus menggenggam tangan erat-erat pertanda kegeraman karena.

Hal itu terjadi karena pada awalnya Mekopolhukam dan polisi menyatakan tidak ada niat, bersifat spontanitas, yang dibakar bendera HTI. Dan, bahkan yang hendak dibidik adalah pembawa bendera bertuliskan tauhid, perekam pembakaran bendera bertulisan kalimat tauhid dan pengunggah rekaman sehingga publik menjadi tahu dan mengetahui.

Sementara pelaku pembakar itu tidak termasuk melanggar hukum pidana karena spontanitas, tidak niat, atau tidak ada mens rea untuk melakukan pembakaran bendera warna hitam yang bertuliskan kalimat tauhid itu.

Dalam soal ini memang terlihat tidak diketahui persis alasannya mengapa hal itu terjadi. Ini mungkin ada alat bukti baru yang kemudian membuat penyidik polisi menetapkan 2 (dua) orang pembakar bendera tauhid tersebut dinyatakan sebagai tersangka dan pelaku pembakar lainnya yang tampak terlibat melakukan pembakaran bendera tauhid karena bersama-sama. Ini mengacu pasal 55 KUHP atau pelaku pembantu Pasal 56 KUHP, tidak ditetapkan menjadi tersangka. Sedangkan pasal yang dijadikan dasar untuk menetapkan sebagai tersangka Pasal 174 KUHP.

Pasal tersebut memuat norma hukum pidana yaitu “sengaja mengganggu rapat umum yang diizinkan dengan jalan menimbulkan kekacauan atau suara gaduh”. Jadi perbuatan pembakaran bendera yang bertulis kalimat tauhid dan kalimat tauhid sebagai inti dari ajaran agama Islam tersebut tidak menjadi perhatian penyidik.

Ini memang terkesan penyidik tidak menempatkan sebagai nilai hukum yang harus memperoleh jaminan perlindungan hukum pidana. Dan, penyidik lebih mengedepankan perlindungan terhadap rapat umum yang diizinkan pada saat itu bertepatan dengan hari santri, dari pada melindungi kalimat tauhid yang merupakan inti dari agama Islam.

Sungguh, masyarakat menjadi bingung sikap Menko Polhukam dan Kepolisian RI. Bagi masyarakat hukum Indonesia bendera sebagai simbul yang memiliki makna yang tinggi bagi masyarakat yang bersangkutan. Bendera bertulisan kalimat tauhid merupakan simbul bagi ummat Islam yang memegang teguh tauhid sebagai inti sari dari ajaran agama Islam dan bahkan dibela dengan taruhan nyawanya.

Seperti zaman perjuangan kemerdekaan RI yang rela mempertaruhkan nyawanya untuk menyobek bendera penjajah dan menyisakan bendera merah putih. Sungguh aneh jika dalam upacara bendera pada peringatan 17 Agustus ada beberapa yang sepontanitas membakar bendera merah putih, si pelaku pembakar tidak dihukum karena menodai bendera Indonesia, tetapi dikenakan tindak pidana menggangu rapat umum yang dizinkan yaitu rapat umum pengibaran bendera dalam rangka HUT RI.

Menggunakan dasar hukum Pasal 174 KUHP untuk pembakar bendera tauhid justru lebih meyakitkan lagi bagi ummat Islam Indonesia, karena dengan menggunakan pasal yang mengatur mengganggu rapat umum yang diizinkan, dalam hal ini rapat peringatan hari santri, dengan jalan menimbulkan kekacauan atau suara gaduh dengan melakukan perbuatan membakar bendera tauhid.

Dalam hukum pidana setiap pasal memuat norma hukum pidana dan setiap norma hukum pidana memuat asas hukum dan nilai hukum. Setiap norma hukum pidana dalam pasal memiliki asas hukum dan nilai hukum. Penegakan hukum pidana adalah menegakan norma hukum pidana, asas hukum dan menegakan nilai hukum, sehingga nilai hukum tersebut menjadi hidup dalam kehidupan masyarakat hukum Indonesia.

Pasal 174 KUHP memuat ketentuan “sengaja mengganggu rapat umum yang diizinkan dengan jalan menimbulkan kekacauan atau suara gaduh”, yang bertujuan hendak nilai ketertiban umum. Sedangkan pembakaran bendera tauhid yang memuat kalimat inti dari keseluruhan ajaran agama Islam dan memiliki nilai yang tinggi dan ditinggikan dalam agama Islam.

Oleh sebab itu, jika penyidik polisi hanya menggunakan Pasal 174 KUHP terhadap pelaku pembakar bendera tauhid, berarti penyidik polisi belum atau tidak memproses atau melakukan penyidikan terhadap perbuatan pembakaran bendera tauhid.

Perlu ditegaskan kembali bahwa tindak pidana menganggu rapat umum yang diizinkan dalam Pasal 174 KUHP untuk menegak nilai ketertiban umum Sedangkan perbuatan pembakaran bendera tauhid tidak termasuk termasuk kualifikasi nilai ketertiban umum, tetapi tindak pidana penodaan terhadap ajaran agama Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156a huruf a KUHP yaitu dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaanterhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

Kewajiban negara adalah melindungi kesucian agama yang dianut di Indonesia dari perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap agama yang dianur di Indonesia.

Nilai hukum yang hendak ditegakan dalam pasal 156a tersebut adalah menjaga kehormatan dan kesucian agama yang dianut di Indonesia, termasuk simbul-simbul dalam agama, perdamaian (kerukunan antar ummat dalam satu agama dan antara ummat berbeda agama) dan menjalankan agama secara baik dan benar.

Larangan melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaanterhadap suatu agama yang dianut di Indonesia dalam pasal 156a memiliki fungsi pencegahan, yaitu untuk mencegah terjadinya perpecahan dan perbuatan yang lain bersumber dari penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia yang berpotensi mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyidik dan penuntut umum menjalan kekuasaan kehakiman dalam wilayah eksekutif, dan oleh karenanya harus bebas dari kekuasaan manapun. Sedangkan hukum pidana ditegakan harus menjamin tegaknya kepastian hukum yaitu tegaknya norma hukum pidana, asas hukum, dan tegaknya nilai hukum.

Pada akhirnya penegakan hukum harus menjamin tegaknya keadilan yaitu Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Semoga.(republika)                                                 

Yogyakarta, 30-10-2018.
Share:

Ketum Muhammadiyah: Pembakaran Bendera Harus Tuntas Secara Hukum

pp muhammadiyah

Koranmuslim.com - Kunjungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ke Gedung Pusat Dakwah Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah bukan untuk membahas mengenai pembakaran bendera bertulis kalimat tauhid, yang juga dianggap sebagai bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir menjelaskan bahwa pertemuan itu juga tidak membahas mengenai hasil kesepakatan ormas-ormas Islam di kediaman Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam menyikapi aksi pembakaran bendera yang dilakukan oleh Barisan Ansor Serbaguna (Banser).

“Tidak, jadi karena sebelum itu (pertemuan ormas dengan JK), itu sudah ada perbincangan antara Pak Sekum Muhammadiyah dan Sekjen NU untuk kunjungan balasan, tapi masing-masing belum ketemu waktu,” katanya kepada Kantor Berita Politik RMOL, di Kantor PP Muhammadiyah, Rabu (31/10) malam.

Dalam kasus pembakaran bendera ini, Haedar mengaku menyesalkan aksi tersebut dan berharap ada penanganan hukum yang profesional serta proporsional. Menurutnya, segala sesuatu yang memiliki implikasi hukum, harus diselesaikan secara tuntas.

“Agar setiap peristiwa itu kalau menyangkut urusan publik dan ada dimensi hukum ya harus diusut tuntas secara hukum, karena hukum itulah tempat kita berdiri secara objektif,” jelasnya.

Pada Jumat (26/10) lalu, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengundang sejumlah pimpinan ormas Islam ke rumah dinasnya di Jalan Diponegoro, Jakarta. Mereka membahas peristiwa pembakaran bendera yang dilakukan Banser di Limbangan, Garut, Jawa Barat.

Selain Haedar dan Said Aqil, pimpinan ormas yang hadir antara lain Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin, Dewan Penasihat Pimpinan Pusat Persatuan Islam Indonesia (Persis) Maman Abdurahman, Imam Besar Masjid Istiqlal Nazarudin Umar, Ketua PB Al Masriyah Yusnar Yusuf, Ketua Umum Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam (SI) Indonesia Hamdan Zoelva, dan Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Muhammad Siddiq. (rmol)

Share:

Selasa, 30 Oktober 2018

NU Tinggalkan Khittah, Banser Yang Dapat Getah

Barisan Banser

 Koranmuslim.com - Aksi protes terhadap Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Nahdlatul Ulama yang meluas ke berbagai kota di Indonesia merupakan akumulasi ekspresi kekecewaan publik terhadap sengkarut penegakkan hukum di Tanah Air.

 Banser menjadi sasaran karena merupakan badan otonom dalam struktur Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang secara struktural-organisatoris dianggap sudah menjadi bagian dari rezim penguasa, yang ditengarai publik, terutama aparat hukumnya seperti kepolisian, kurang berwawasan keadilan dan kesetaraan dalam menegakkan hukum.

Demikian disampaikan Ketua Umum Perkumpulan Swing Voter (PSV) Adhie M Massardi kepada wartawan di Jakarta, Selasa (30/10). Hal itu disampaikan Adhie menanggapi kian meluasnya aksi massa umat Islam memprotes Banser pasca insiden pembakaran bendera bertuliskan kalimat tauhid saat acara peringatan Hari Santri di Garut, Jawa Barat.

"Jadi pembakaran bendera tauhid itu hanya pemicu meluapnya kekecewaan masyarakat terhadap proses silang-sengkarutnya penegakkan hukum di negeri ini, soal rasa keadilan masyarakat," ujar Jurubicara Presiden era KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini.

Adhie melihat persamaan kasus pembakaran bendera tauhid ini dengan peristiwa penistaan ayat 51 Surat Al-Maidah oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tempo hari.

Jutaan massa di berbagai kota yang turun ke jalan kala itu, menurut Adhie bukan semata karena kemarahan kitab suci agamanya dinista. Surat Al-Maidah 51 itu hanya pemicu. Rakyat bergerak karena geram melihat arogansi Ahok dalam menghardik dan menggusur rakyat kecil, juga 'kebal hukumnya' bekas gubernur DKI itu, yang bahkan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mengindahkan temuan-temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam serangkaian dugaan skandal korupsi di Balai Kota.

Itu sebabnya imbauan para ulama terkemuka untuk memaafkan Ahok, katanya, tidak digubris massa yang terus beraksi sampai hukum kemudian 'terpaksa' memvonis pasangan Joko Widodo dalam merebut tahta kekuasaan tertinggi di DKI Jakarta itu.

"Nah, kasus pembakaran bendera bertuliskan kalimat tauhid oleh anggota Banser setali tiga uang. Argumentasi panjang lebar dengan mengutip berbagai hadist, juga penjelasan bahwa ada HTI di balik bendera itu, menjadi tidak penting lagi. Banser sudah dianggap kepanjangan tangan rezim penguasa karena menjadi instrumen politik NU di ranah publik. Apalagi Banser juga dianggap hadir dalam sejumlah kegiatan persekusi," tutur Adhie.

Untuk mengeliminasi dan menghentikan kasus yang kontraproduktif bagi kemaslahatan umat, Adhie menyarankan PBNU secara organisatoris mengumumkan kembali ke Khittah 1926. Artinya, sebagai ormas keagamaan, NU kembali berada di sudut netral setelah meninggalkan Khittah dan masuk ke ranah politik kekuasaan.

"Konsekuensi dari kembali ke Khittah ini, semua pejabat tinggi dalam struktur PBNU yang secara resmi menggunakan organisasi dan kantor (PB) NU untuk kepentingan politik praktis (perebutan kekuasaan), seperti diungkapkan Mahfud MD secara blak-blakan dalam acara ILC di televisi nasional, harus mundur," tambah Adhie.

Dengan begitu, katanya, di pentas politik nasional NU melenggang dengan marwah yang dominan sebagaimana saat dipimpin Gus Dur era 1984-1999.

Ketika itu, secara cerdas, konseptual, kontekstual, dan komprehensif, Gus Dur mengimplementasikan Ahlus-Sunnah wal-Jamaah (Aswaja) dari akidah keagamaan ke dalam perjuangan sosial-politik kemasyarakatan yang didasarkan atas prinsip tawasuth (moderat, di tengah), tawazun (seimbang, tidak berpihak), i'tidal(tegak lurus, obyektif), dan tasamuh (menghormati perbedaan).

"Kalau hal ini dilakukan NU, bukan hanya Banser yang akan selamat dari stigma negatif, tapi bangsa ini akan sngat beruntung karena netralitas NU dalam politik nasional akan mengurangi polarisasi secara signifikan," jawab Adhie.

Lalu bagaimana cara mengembalikan NU ke Khittah 1926?

"Di NU itu banyak kiai bijak dan cerdas, yang kalau mau bisa dengan mudah mengembalikan NU ke jalan kebenaran yang dirintis para pendirinya," pungkas Adhie Massardi.(rmol)
Share:

KPK Akui Buku Merah Disita Polda Metro Jaya


Berita KPK RI

Koranmuslim.com - Kabiro Humas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah membenarkan barang bukti yang dikenal publik 'buku merah' terkait perkara bos CV Sumber Laut Perkasa, Basuki Hariman, disita penyidik Polda Metro Jaya.


"Benar tadi malam Senin, 29 Oktober 2018 telah dilakukan proses Penyitaan," tutur Febri di Gedung KPK Jakarta, Selasa (30/10).

Febri merincikan beberapa barang yang disita itu yakni satu buku Bank Serang Noor, No Rek 28175574, BCA KCU ‎Sumter Mall, beserta 1 bundel rekening koran PT Cahaya Sakti Utama periode 4 November 2015 sampai 16 Januari 2017.


"Kemudian disita juga satu buah buku bank berwarna hitam bertuliskan Kas Dollar PT Aman Abadi tahun 2010," kata Febri.

Febri menambahkan, pimpinan KPK telah memutuskan untuk memberikan dua barang bukti itu karena adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 23 Oktober 2018 yang dilampirkan Polda Metro Jaya pada KPK. Surat itu dikirim langsung oleh Kapolda Metro Jaya yang ditujukan kepada Ketua KPK pada 24 Oktober 2018.

"Pada penetapan pengadilan tersebut dicantumkan dua barang bukti yang diberikan izin oleh Pengadilan untuk disita dan dua nama terlapor," kata Febri.


Febri menambahkan bahwa penyitaan tersebut berkaitan penyidikan tindak pidana dengan sengaja mencegah dan merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tak langsung penyidikan, penuntutan ataupun pemeriksaan sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa atau para saksi dalam perkara korupsi dan atau pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 220, Pasal 231, Pasal 421, Pasal 422, Pasal 429 atau Pasal 430 KUHP seperti dimaksudkan dalam Pasal 21 UU Pemberantasan Korupsi yang terjadi pada tanggal 7 April 2017 di Kuningan Persada, Setiabudi, Jakarta Selatan.

Selain itu, lanjut Febri, pada Selasa (30/10) siang KPK juga memberikan jawaban atas praperadilan 133/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel. yang diajukan oleh MAKI di PN Jaksel. Pada jawaban tersebut, KPK menjelaskan bahwa proses hukum terhadap 3 orang telah dilakukan, yaitu: Basuki Hariman; Patrialis Akbar; dan Ng Fenny.

KPK juga menguraikan bahwa terkait perbuatan terhadap barang bukti (buku merah) saat ini sedang disidik oleh Polda Metro Jaya sebagaimana surat yang pernah diterima oleh KPK sebelumnya.

"KPK menerima surat Kapolda Metro Jaya Nomor: B/22015/Res.1.24/X/2018/Datro tanggal 24 Oktober 2018 perihal pemberitahuan penanganan perkara korupsi, Polda Metro Jaya sebagai aparat penegak hukum telah memberitahukan kepada Ketua KPK tentang penanganan perkara korupsi," tutur Febri.

"Sesuai hukum acara, setelah jawaban KPK maka akan diagendakan pembuktian dari masing-masing pihak hingga putusan yang dijatuhkan dalam waktu 7 hari," tambah dia.

Sebelumnya, sejumlah media menyatakan adanya catatan transaksi aliran dana dari CV Sumber Laut Perkasa ke rekening Kapolri, Jenderal Tito Karnavian terkait kasus impor daging sapi dalam buku kas berwarna merah, sehingga kerap disebut Buku Merah. (republika)
Share:

Klarifikasi Pihak Advertsing Terkait Penurunan Baliho Tauhid di Solo

Baliho tauhid di solo diturunkan

Koranmuslim.com - Sebuah baliho berukuran besar bertuliskan kalimat tauhid Laa Ilaha Illallah Muhammadun Rasulullah di daerah Sumber Solo Jawa Tengah berubah tampilan.

Ihsan Prayitno dari Haroki Propertindo sebagai pihak yang memasang baliho tauhid ini mengaku kaget dengan hilangnya tulisan tauhid mengingat sudah dibayar lunas untuk pemasangan 1 bulan penuh.

Tak makan waktu lama pihak advertising selaku pengelola baliho kemudian menghubungi Ihsan dan menjelaskan perihal penurunan baliho bertuliskan tauhid tersebut.

"Alhamdulillah tadi pagi kantor Saya mendapat silaturahmi dari pihak advertsing yang membantu pemasangan baliho kalimat tauhid. Pihak advertising memberikan klarifikasi kenapa baliho kalimat tauhid dilepas tanpa ada konfirmasi sebelumnya" tulis Ihsan melalui akun facebook pribadi Ihsan, senin (29/10/2018).



Berdasarkan informasi dari pihak advertising, penurunan baliho tauhid dilakukan karena ada pro dan kontra di internal manajemen advertising.

"Kesimpulannya karena ada pro dan kontra di internal manajemen advertising terkait pemasangan konten baliho tersebut" jelas Ihsan.



Lebih lanjut Ihsan menyampaikan ucapan terimakasih karena pihak advertising sudah menjadi bagian dari perjuangan kebaikan, Untuk mensyiarkan kalimat tauhid sebagai kalimat mulia.

"Semoga kita bisa mengambil hikmah atas setiap kejadian dan Allah ta'ala sebaik2 pemberi keputusan takdir kita" tutup Ihsan mengakhiri klarifikasinya. [islamedia]
Share:

Artis Roger Danuarta Menjadi Mualaf

Roger danuarta masuk islam

Koranmuslim.com - Artis Roger Danuarta menjadi mualaf setelah mengucapkan kalimat syahadat pada Senin (29/10) malam. Hal itu dikonfirmasi Ketua Mualaf Center Indonesia (MCI) Steven Indra Wibowo yang mengatakan, pencatatan syahadat Roger dilakukan di MCI Bekasi.

"Alhamdulillah, Roger Danuarta sudah bersyahadat. Pencatatan saya wakilkan ke MCI Bekasi dengan Pak Sudjangi," ujar Steven saat dihubungi Republika.co.id, Selasa (30/10).



Steven mengungkapkan, ia telah dihubungi sahabat Roger bahwa Roger ingin bersyahadat dari beberapa bulan yang lalu. Akhirnya, pada Senin malam kemarin, Roger Danuarta mengucapkan dua kalimat syahadat dengan didampingi Ustaz Insan Mokoginta.

Steven juga mengunggah video ketika Roger Danuarta mengucapkan kalimat syahadat di akun Instagram pribadinya. Sebelumnya, video Roger bersyahadat juga telah beredar di media sosial.

Dalam video tersebut tampak Roger Danuarta mengenakan kemeja dan kopiah. Ia berjabat tangan dengan Ustaz Insan Mokoginta yang menuntunnya mengucapkan kalimat syahadat.

"Bismillaahirrahmaanirrahiim. Asyhadu an La Ilaha Illa Allah wa Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah," ucap Roger secara perlahan-lahan mengikuti bimbingan Ustaz Insan. "Sah ya," kata Ustaz Insan Mokoginta seusai lafaz syahadat diucapkan Roger.

Mike, selaku manajer Roger Danuarta, telah berusaha dihubungi untuk mengonfirmasi lebih lanjut. Akan tetapi, saat berita ini diturunkan, Mike belum menanggapi perihal Roger Danuarta mengucapkan kalimat syahadat.(republika)
Share:

Senin, 29 Oktober 2018

Ketum Muhammadiyah: Cinta Tanah Air Berlebihan Bisa Pupuk Nasionalisme Ekstrem


Koranmuslim.com - Cinta berlebihan disertai ekslusivitas yang menutup diri akan rasa ketanahairan bisa memupuk benih nasionalisme ekstrem jika tidak dikelola dengan benar.

Begitu pesan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir dalam akun Twitter @HaedarNs, Senin (29/10).

Nasionalisme ekstrem yang dimaksud Haedar adalah tumbuhnya ideologi ultranasionalisme seperti di Italia, Jerman, dan Jepang pada era Perang Dunia I dan Perang Dunia II.

“Cinta yang mengandung cemburu buta sekaligus kehilangan rasionalitas, akan memandang orang lain sebagai ancaman dan musuh negara hanya karena berbeda ekspresi cintanya kepada Indonesia. Indonesia seakan miliknya sendiri, orang lain dianggap penumpang gelap,” jelasnya.

Haedar kemudian menukil Alquran, Surah At-Taubah ayat 24. Inti dari surat itu, cinta kepada apapun, termasyk tanah air tidak boleh mengalahkan cinta kepada Allah dan Rasulullah.

“Maka, sungguh merugi manakala ada yang bersikap tahawwur atau nekat dengan meluruhkan iman nan jernih dan mengoyak keutuhan ukhuwah dengan saudara seiman, demi cinta tanah air yang berlebihan,” urainya.

Islam, sambung Haedar mengajarkan bahwa sebaik-baik setiap urusan adalah berada di tengah. Untuk itu, tidak perlu mengambil jalan radikal untuk mencintai tanah air.

“Lalu, mengapa mesti mengambil jalan radikal untuk mencintai Indonesia dalam sangkar besi ultra-nasionalisme yang usang?” pungkasnya.(rmol)
Share:

Besok, KPK Periksa James Riady

Berita islam terkini

Koranmuslim.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus suap pengurusan izin proyek pembangunan Central Business District (CBD) Meikarta di Kabupaten Bekasi. Penyidik KPK juga sudah melayangkan surat pemanggilan untuk CEO Lippo Group James Riady.


‎"James Riady dijadwalkan pemeriksaan sebagai saksi pada tanggal 30 Oktober 2018," kata ‎Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah kepada wartawan, Senin (29/10).

Febri menjelaskan, James tidak hanya diperiksa untuk satu orang tersangka, melainkan untuk seluruh oknum skandal suap Meikarta yang sudah ditetapkan tersangka. ‎



"Sebagai saksi untuk 9 tersangka," ‎kata Febri.

Penyidik, kata Febri, masih  mendalami pertemuan antara pihak Lippo Group, Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, serta pihak Pemkab Bekasi dalam membahas proyek Meikarta.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, pemeriksaan manajemen Lippo terkait kasus suap Meikarta karena penyidik melihat adanya keterkaitannya antara Lippo Group dengan proyek Meikarta. Namun, untuk lebih detil keterkaitannya, menurut Alex baru penyidik yang mengetahuinya.

"Tapi saya meyakini ada alasan cukup bagi penyidik untuk memeriksa manajemen Lippo ada bukti awal entah apa, terutama dilihat peran korporasinya," ujar Alex.

KPK, sambung Alex, juga ingin mendalami sejauh mana korporasi berperan dalam pemberian suap kepada Bupati Bekasi. Terlebih, salah satu tersangka adalah petinggi Lippo Group yakni Billy Sindoro Direktur Operasional Lippo Group.

"Artinya kalau dilihat dari pelaku pemberi suap petinggi, kalau kami melihat itu seolah-olah perusahaan kurang memiliki unit compliance yang bisa memonitor atau memverifikasi setiap transaksi-transaksi uang keluar itu," tutur Alex.

"Buktinya ada uang diberikan pada pihak lain pada pejabat untuk memperlancar proses perizinan. Nah kalau di dalam perusahaan itu ada kebijakan, misalnya anti penyuapan dan ada unit compliance di sana yang memverifikasi setiap transaksi kan pasti ketahuan kalau petingginya sampai memerintahkan untuk memberikan sesuatu, bahkan kalau berdasarkan SEMA nomor berapa itu terkait dengan tata cara pemidanaan korporasi, korporasi bisa dianggap bersalah kalau dia tidak ada upaya untuk mencegah, mungkin itu yg didalami penyidik ya," tambah Alex.

KPK baru saja menetapkan Bupati Bekasi periode 2017-2022, Neneng Hasanah Yasin (NHY) dan Direktur Operasional (DirOps) Lippo Group, Billy Sindoro (BS) sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta.

Selain Neneng dan Billy, ‎KPK juga menetapkan tujuh orang lainnya yakni, dua konsultan Lippo Group, Taryadi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP), serta Pegawai Lippo Group, Henry Jasmen (HJ).

Kemudian, Kepala Dinas PUPR Bekasi, Jamaludin (J), Kepala Dinas Damkar Bekasi, Sahat ‎MBJ Nahar (SMN), Kepala Dinas DPMPTSP Bekasi, Dewi Tisnawati (DT) serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi, Neneng Rahmi (NR).

‎Sebagai pihak yang diduga pemberi suap, Billy, Taryadi, Fitra dan Henry Jasmen disangkakan melanggar Pasal‎ 5 ayat (1) huruf huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sementara yang diduga menerima suap, Neneng, Jamaludin, Sahat, Dewi disangkakan melanggar Pasal‎ 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Neneng mendapat pasal tambahan yakni diduga penerima gratifikasi dan disangkakan melanggar Pasal 12B ‎Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(republika)
Share:

Polisi Tetapkan Pembakar Bendera di Garut Sebagai Tersangka

Dua tersangka pembakar bendera tauhid

Koranmuslim.com - Polisi menetapkan dua tersangka terkait pembakaran bendera tauhid pada Senin (22/10) lalu. Dua orang tersebut, yakni berinisial M dan F, diduga yang melakukan pembakaran.

“Iya sudah jadi tersangka,” kata Direktur Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Umar Surya Fana saat dihubungi Republika.co.id pada Senin (29/10). Keduanya ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Pasal 174 KUHP terkait sangkaan terhadap pembuat gaduh rapat umum.


Ia mengatakan, penetapan tersangka berdasarkan pemeriksaan saksi dan juga alat bukti. Termasuk, pemeriksaan terhadap penyusup pembawa bendera bertuliskan kalimat tauhid tersebut. 

Dengan demikian, Umar menyebutkan, polisi telah menetapkan tiga tersangka terkait kasus pembakaran bendera tauhid pada peringatan Hari Santri Nasional (HSN) yang digelar di Alun-Alun Garut, Jawa Barat. Mereka yakni dua orang pembakar, F dan M, serta U yang membawa bendera tersebut sehingga menimbulkan kegaduhan.

“Tiga orang tersangka, satu orang yang membawa bendera, dua orang yang membakar bendera,” kata Umar.

Umar juga ditetapkan sebagai tersangka atas pelanggaran Pasal 174 KUHP pada Jumat (26/10). Pasal itu menyatakan, siapa pun yang mengganggu rapat umum dengan mengadakan huru-hara atau membuat gaduh dihukum paling lama tiga minggu dan denda Rp 900. Karena ancaman di bawah lima tahun itu, polisi tidak melakukan penahanan terhadap U. 

Kasus bermula saat masyarakat melakukan peringatan HSN, Senin (22/10). Dalam acara tersebut, panitia melarang peserta untuk membawa atribut apa pun, kecuali bendera merah putih.

Saat acara berlangsung, tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang mengeluarkan bendera hitam bertuliskan kalimat tauhid. Panitia segera menarik keluar laki-laki tersebut dan bendera yang dibawa segera dibakar karena dianggap sebagai bendera milik HTI. (republika)
Share:

Bar di Cambrige Berubah Menjadi Masjid

dakwah di eropa


Koranmuslim.com - Sebuah bar minuman beralkohol berubah menjadi masjid dan pusat kebudayaan Islam, setelah dijual ke komunitas muslim di Newmarket, Cambridge, Inggris. Bar yang bernama The Five Bells di area St Mary's Square tersebut dijual ke komunitas muslim di Nwemarket.


Wakil Ketua Forum Antar-iman di Newmarket, Maqsood Mohammad mengatakan rencananya, bar yang udah dibeli ini, selain tempat ibadah dan Pusat Kebudayaan Islam, tempat ini juga akan dibuka untuk pendidikan anak-anak dan keluarga muslim di Newmarket.

"Islamic Centre ini akan terbuka untuk semua orang, semua anak dan keluarga akan diterima di dan sekitar Newmarket. Dan ini akan menjadi pusat komunitas, bukan hanya untuk Muslim," ujar Maqsood dirilis dari cambridge-news.co.uk, Kamis (25/10).

Mantan pemilik bar, Admiral Taverns, mengatakan bar itu telah dijual minggu ini.  Admiral Taverns mengatakan alasannya melepas pub ini untuk masjid dan Islamic Center karena bisnis bar yang semakin sulit.

"Kami tidak lagi percaya bahwa bar ini memiliki masa depan jangka panjang yang layak. Setelah mempertimbangkan dengan hati-hati, bar ini akhirnya harus dijual," katanya.

Kebutuhan masjid di Inggris semakin besar ditengah pertumbuhan umat Islam yang tinggi di Inggris. Dalam beberapa dekade terakhir cukup banyak bangunan di Inggris yang berubah menjadi masjid dan Islamic Center.

Bukan hanya di wilayah perkotaan, peralihan bangunan menjadi masjid bahkan terjadi di beberapa wilayah yang termasuk wilayah pinggiran kota di Inggris. Dalam sebuah laporan menunjukkan ratusan gereja telah ditutup di London sementara hampir puluhan masjid yang sama telah dibuka.

Laporan Gatestone Institute mengungkapkan bahwa setidaknya 500 gereja telah ditutup dalam beberapa tahun terakhir. Sebagian tempat tersebut banyak yang beralih ke rumah pribadi atau bar. Sementara yang lain telah berubah menjadi.

Catatan sipil di London menurut studi Pew terbaru nama depan 'Muhammad' dari bayi yang lahir di Inggris terus meningkat. Bahkan nama "Muhammad" menjadi nama bayi paling populer di Inggris pada tahun 2012. (republika)
Share:

Daftar 181 Penumpang Pesawat Lion Air yang Jatuh di Tanjung Karawang

Daftar nama korban pesawat lion air

Koranmuslim.com - Pesawat Lion Air tujuan Jakarta-Pangkal Pinang jatuh di Tanjung Karawang, Jawa Barat, Senin (29/10) pagi. Pesawat dengan nomor penerbangan JT 610 itu mengangkut 181 penumpang, terdiri dari 124 laki-laki, 54 perempuan, satu anak-anak dan 2 bayi.
Basarnas sudah menemukan puing-puing pesawat yang jatuh di laut dengan kedalaman 30 -35 meter. Saat ini Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub terus berkoordinasi dengan Basarnas, Lion Air selaku operator dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Perum LPPNPI untuk melakukan kegiatan pencarian dan penyelamatan terhadap pesawat.
Berikut daftar 181 penumpang tersebut:
1. Rang Adiprana
2. Vivian Afifa
3. Indra Bayu Aji
4. Firmansyah Akbar
5. Wahyu Alldila
6. Resky Amalia
7. Restia Amelia
8. Muhammad Andrian
9. P. Anggrimulja
10.  Dede Angraini
11. Liu Anto
12. Vicky Ardian
13. Arfiyandi
14.  Reni Ariyanti
15. Riyan Aryandi
16. Chairul Aswan
17. Paul Ayorbaba
18. Fauzan Azima
19. Naqiya Azmi
20. Berly Boen
21. Adoni Bongkal
22. Matth Bongkal
23. Hari Budianto
24. Ar. Budiastuti
25.  Ken Cannavaro
26.  Liu Chandra
27.  Fe Christanto
28.  Ariska Cici
29.  Dadang
30.  Nursi Damanik
31.  Dia Damayanti
32.  Dary Daryanto
33.  Janu Daryoko
34 . Prato Dewanto
35.  Inayah Dewi
36. Jannatun Dewi
37.  Sui Di
38.  Dolar
39.  Dony
40.  Dwinanto
41.  Abdul Efendi
42.  Capt. Efendi
43. Jan Efriyanto
44. Sri Endang
45.  Eryanto
46.  Xhe Fachridzi
47.  Mohammad Fadillah
48.  Der Febrianto
49.  Filzaladi
50.  Fiona Ayu Zen

51. Trie Gautama
52. Achmad Hadi
53. Tri Hafidzi
54.  Fifi Hajanto
55.  Ibnu Hantoro
56.  Hardy
57. Fais Harharah 
58. Darw Harianto
59. Har Harwinoko
60. Chandra Hasan
61 Has Hasnawati
62. Hedy
63. Hendra
64. Herju Herjuno
65. Dewi Herlina
66. Henny Heuw
67. Ambo Malis HM
68. A Innajatullah 
69. Dicky Jatnika 
70. Ervin Jayanti 
71. Muhammad Jufri 
72. Tami Julian  
73. Juma Jumalih 
74. HK Junaidi
75. Dodi Junaidi  
76. Vera Junita 
77. Karmin Karmin  
78. Y Kartikawati 
79. Kasan
80. Tesa Kausar
81. Abdul Khaer
82. Sui Khiun
83. Khotijah 
84. Chandra Kirana 
85. Ariauw Komardy 
86. Igan Kurnia
87. Mariya Kusum
88. Liany 
89. Linda 
90. Luhba Toruan 
91. Mahheru 
92. Andr Mangredi 
93. Martono 
94. Sekar Maulana 
95. Mito 
96. Moejiono 
97. Monni 
98. Msyafii
99. Akma Mugnish 
100. Murdiman 
Daftar Nama Penumpang Lion Air JT 610 

Daftar Nama Penumpang Lion Air JT 610  (Foto: Basith Sebastian)
101. Murita
102. .Muhammad Nasir 
103. Njat Ngo 
104. Nie Nie 
105. Zulva Ningrum
106. NoeGrohantoro 
107. Noorviantoro 
108. Agil Nugroho 
109. Hesti Nuraini 
110. Joyo Nuroso 
111. Nurramdhani 
112. Onggomardoyo 
113. Yoga Perdana  
114. Chris Prabowo 
115. Riwan Pranata
116.  Rio Pratam
117. Junior Priadi
118. Ruslian Purba
119. Puspita Putri
120. Fatikah Putty
121. N Rabagus
122. Shan Ramadhan
123. Ruma Ramadhan
124. Muchta Rasyid
125. Ema Ratnapuri
126. Rebiyanti
127. Nur Rezkianti
128. Rijalmahdi
129. Muhammad Riyadi
130. Imam Riyanto
131. Akhim Rokhmana 
132. Romhan Sagala
133. Sah Sahabudin
134. Martua Sahata
135. Ubaidi Salabi
136. Nikky Santoso
137. Yunit Sapitri
138. Mawar Sariati
139. Ase Saripudin
140. Hi Saroinsong
141. Sas Sastiarta
142. Rudolf Sayers
143. Nata Setiawan
144. Cosa R Shabab
145. Shella
146. Sian
147. Man Sihombing
148. Yul Silvianti
149. Nu Sitharesmi
150. Nia Soegiyono

151. Rizal S. Putra
152. Mack Stanil
153. Eka M Suganda 
154. Rank Sukandar
155. Idha Susanti
156. Rober Susanto
157. Wahyu Susilo
158. Eko  Sutanto
159. Eling Sutikno
160. Sya Syahrudin
161. Hendra Tanjaya
162. Tan Mr Toni
163. Trianingsih 
164. Maria Ulfah 
165. Bambang Usman
166. Verian Utama
167. Miche Vergina
168. Wanto 
169. Wendy
170. Radik Widjaya
171. Krisma Wijaya
172. Daniel Wijaya
173. Andr Wiranofa
174. Witaseriani
175. Wulurastuti
176. Nicko Yogha
177. Reo Yumitro
178. Yuniarsi
179. Yunita
180. Bayi 1
181.  Bayi 2
Selain 181 penumpang, pesawat itu juga  membawa 7 kru. Berikut daftar pilot dan awak kabin pesawat nahas tersebut berdasarkan data Kemenhub:
1. Bhavve Suneja (Pilot)
2. Harvino (Co-pilot)
3. Shintia Melina (Supervisi pramugari)
4. Citra Novita Anggelia Putri (Pramugari)
5. Alfiani Hidayatul Solikah (Pramugari)
6. Fita Damayanti Simarmata (Pramugari)
7. Mery Yulyanda (Pramugari)
Sumber: kumparan
Share:

Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais menyambangi gedung KPK

Amin rais

Koranmuslim.com - Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais menyambangi gedung KPK. Ia mengaku kedatangannya itu adalah untuk bertemu dengan Ketua KPK Agus Rahardjo.
Amien tiba di gedung KPK sekitar pukul 13.55 WIB dengan didampingi Waketum Gerindra Ferry Juliantono. Amien yang datang mengenakan baju muslim berwarna putih itu langsung berjalan masuk menuju lobi gedung KPK tanpa banyak berkomentar.
"Mau ketemu Agus Rahardjo (Ketua KPK)," ujar Amien Rais di gedung KPK, Senin (29/10).
Amien sebelumnya melontarkan keberatannya atas adanya pencegahan yang dilakukan KPK terhadap Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan. Amien menilai KPK melakukan tebang pilih dalam penegakan hukum.
Baca Juga :

Amien Rais Protes soal Pencegahan KPK Terhadap Taufik Kurniawan
Amien Rais: KPK Tak Sewangi Citranya, Banyak Kebusukan
Menurut Amien, banyak kasus korupsi besar dari proyek yang nilainya mencapai triliunan tapi hanya sekadar pencegahan, tidak ada tindakan hukum.
“Jadi saya mengingatkan langsung Saudara Agus Rahardjo (Ketua KPK Agus Rahardjo, -red), tolong nanti sampaikan, Anda telah melakukan sebuah penjungkirbalikan yang luar biasa dalam hal menerapkan keadilan,” kata Amien dalam diskusi di DPR bertajuk ’Menuntut Penegakan Hukum atas Dugaan Korupsi Pejabat-pejabat Tinggi Negara'.
Ketua KPK, Agus Rahardjo, di Gedung KPK

Ketua KPK, Agus Rahardjo, di Gedung KPK, Rabu (29/08/2018). (Foto: Nadia K Putri)
Ia lantas menyebut ada sejumlah kasus besar yang malah tidak diusut oleh KPK. Termasuk di antaranya terkait proyek Reklamasi Teluk, proyek Meikarta hingga proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. "Agus Rahardjo, anda jangan tebang pilih. Yang kecil dihukum, yang gede-gede dibiarkan," ujar dia.
Ia lantas menyinggung soal adanya pencegahan yang dilakukan KPK terhadap Taufik Kurniawan. Amien merasa pencegahan terhadap politikus PAN itu mencerminkan ketidakadilan KPK dalam hal penegakan hukum korupsi. Atas dasar itu, Amein berencana mendatangi KPK siang ini.
“Mari kita ke KPK. Mari kita hari ini menyampaikan kebenaran kepada Saudara Agus Rahardjo,” ujar dia.
Secara terpisah, juru bicara KPK Febri Diansyah mempersilakan Amien Rais untuk berkunjung ke kantor lembaga antirasuah itu. Namun, ia menegaskan bahwa proses hukum yang berjalan di KPK tidak akan terpengaruh.
"Kami harap jika ada pihak-pihak yang berkepentingan dengan penanganan perkara di KPK silahkan tempuh jalur hukum, jangan sampai ada intervensi politik terhadap kerja KPK," ujar Febri.
Jubir KPK Febri Diansyah

Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah memberikan keterangan pers di Gedung KPK, Jakarta, Senin (8/10). (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)
Terkait pelarangan ke luar negeri terhadap Taufik Kurniawan yang dipermasalahkan oleh Amien Rais, Febri menegaskan bahwa hal tersebut kewenangan penyidik. "Jangan jika ada kolega separtai yang terkena proses hukum kemudian lembaganya yang dipersoalkan," kata Febri.
"Jadi, kami sarankan agar KPK tidak ditarik ke ranah politik. Karena proses hukum dalam kasus ini, termasuk pelarangan ke luar negeri adalah bagian dari proses hukum penanganan kasus korupsi," imbuh dia. (kumparan)
Share:

Lion Air JT-610 Boing 737 Jatuh, Kabasarnas : ELT Tidak Terdeteksi LUT

kecelakaan pesawat lion

Koranmuslim.com -Penyebab jatuhnya pesawat Lion Air Boing 737 rute Jakarta - Pangkal Pinang jatuh di Perairan Tanjung Karawang, Senin (29/10/2018) pagi masih menjadi pertanyaan besar. Pesawat yang terhitung masih baru dengan total manifest sebanyak 189 orang (kru dan penumpang) tersebut loss contact dan diketahui jatuh di Perairan Karawang.

Yang pasti, saat jatuh, beacon Emmergency Local Transmitter (ELT) pada pesawat tersebut tidak terpancar atau memancarkan sinyal destress. Sehingga, jatuhnya pesawat tersebut tidak terpantau oleh Medium Earth Orbital Local User Terminal (MEO LUT) yang ada di Kantor Pusat Basarnas.

Yang pasti, beacon pesawat tersebut telah teregistrasi dan dinyatakan baik sampai Agustus 2019. Lokasi jatuhnya pesawat berada di sekitar koordinat 05.46.15 S - 107.07.16 E atau berjarak 34 NM dari Kantor SAR Jakarta, atau 25 NM dari Tanjung Priok, atau 11 NM dari Tanjung Karawang.

Seperti diberitakan sebelumnya, Basarnas Command Centre (BCC) menerima musibah tersebut dari Jakarta Air Traffic Control (JATC) pada pukul 06.50. Pukul 07.20, Basarnas sudah bergerak dan berhasul memdeteksi keberadaan pesawat naas tersebut.

"Kami langsung melakukan koordinasi dan upaya pencarian sampai akhirnya kami temukan serpihan-serpihan pesawat di lokasi musibah," terang Kabasarnas Marsdya TNI M Syaugi.

Hingga berita ini direlease, tim SAR yang saat ini sudah berada di lokasi kejadian musibah (LKP), masing-masing dari Kantor SAR Jakarta, 48 personil Basarnas Special Group, dan Kantor SAR Lampung serta sejumlah Potensi SAR. Tim SAR ini tengah melakukan proses evakuasi.

"Para penyelam kami sudah bergerak dengan peralatan bawah air nya. Kami mohon doanya, semoga proses evakuasi para korban dapat berjalan lancar," tutur Kabasarnas.

Sementara Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Soerjanto menegasakan bahwa pihaknya belum dapat memastikan penyebab jatuhnya pesawat tersebut. Pihaknya harus menemukan blackbox untuk memastikan jatuhnya pesawat.(basarnas)
Share: