Menang Kalah Versi Dunia

Hormati Keputusan MK Prabowo Tetap Cari Celah Hukum

PPMI:Cetak Pengusaha Sukses Dengan Amal Shaleh

Pernyataan Forum Umat Islam (FUI) Terkait Video Wanita Membawa Anjing Ke Dalam Masjid

PEMILU 2019 : Seruan dan Himbauan Ketua Umum Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia

Rabu, 14 November 2018

Sebut Bendera Tauhid Bendera Teroris, Abu Janda Dipolisikan

abu janda dilaporkan

Koranmuslim.com - Permadi Arya alias Abu Janda dilaporkan ke polisi lantaran dinilai menistakan kalimat tauhid. Pelapor Abu Janda, Alwi Muhammad Alatas menegaskan bahwa dalam sebuah video yang tersebar, Abu Janda menyebut bahwa bendera tauhid adalah bendera teroris.

“Dalam sebuah video, Permadi Arya mengatakan ‘fix ini bendera teroris bukan panji Nabi’. Postingan tersebut sangat menyakiti serta menyerang kepercayaan dan keyakinan yang saya yakini. Dan ini penistaan,” katanya kepada Kiblat.net di Polda Metro Jaya, Jakarta Pusat pada Rabu (14/11/2018).

Alwi menegaskan bahwa kalimat tauhid haruslah ditinggikan dan disucikan dimanapun dia berada, termasuk bila dituliskan dalam bendera. Menurutnya, kalimat tauhid tidak boleh dihinakan dan direndahkan.

“Apalagi dihina sebagai bendera teroris seolah bendera bertuliskan kalimat tauhid adalah identik dengan tindakan terorisme yang merupakan tindakan kriminal. Ini sangat menyakitkan,” paparnya.

Maka, ia meminta pihak Kepolisian Republik Indonesia untuk segera memproses dugaan tindak pidana ujaran kebencian dan penistaan agama yang dilakukan Permadi Arya.

“Karena jika berlarut-larut ditakutkan akan memicu konflik sosial yang kita semua tidak inginkan,” pungkasnya. (kiblat)
Share:

Senin, 12 November 2018

Menag Tegaskan Kartu Nikah Bukan Penghapus Buku Nikah

Kemenag RI

Koranmuslim.com - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menegaskan bahwa kartu nikah yang akan diterbitkan oleh Kementerian Agama bukan untuk penghapus atau pengganti buku nikah. Penegasan ini disampaikan Menag menjawab kerisauan masyarakat yang viral di media sosial bahwa rencana kartu nikah untuk menghapus keberadaan buku nikah yang selama ini menjadi bukti sah dari proses pernikahan.
"Keberadaan kartu nikah itu implikasi logis dari pengembangan sistem aplikasi manajemen pernikahan atau yang disebut SIMKAH. Kartu nikah bukan sebagai penganti buku nikah. Buku nikah tetap terjaga dan tetap ada. Karena itu adalah dokumen resmi. Ini adalah tambahan informasi dalam rangka agar lebih memudahkan setiap warga  masyarakat untuk bila suatu saat diperlukan data-data kependudukan dan status perkawinannya," kata Menag kepada awak media usai meluncurkan program beasiswa santri dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) bersama Menkeu Sri Mulyani di Auditorium KH.M Rasjidi Kemenag RI, Jalan MH Thamrin Jakarta Pusat, Senin (12/11).
Dalam kesempatan tersebut, Menag meminta kepada awak media untuk bisa memahami konteks di balik recana penerbitan kartu nikah tersebut. Intinya lanjut Menag, Kemenag sangat serius membenahi peristiwa pernikahan di tengah masyarakat dan sangat prihatin terhadap angka kekerasan dalam rumah tangga serta perceraian yang semakin tinggi.
Menurut Menag  keluarga adalah unit terkecil di tengah masyarakat. Karena itu ketahanan masyarakat dan ketahanan nasional sangat tergantung dari unit terkecilnya, yaitu ketahanan keluarga. Salah satu hal yang dilakukan Kemenag selain membuat silabus, kurikulum bimbingan perkawinan dan pendidikan perkawinan, juga membangun sistem informasi manajemen pernikahan berbasis aplikasi digital. 
Menag menambahkan, semua peristiwa pernikahan itu pencatatannya terintegrasi dalam sebuah sistem aplikasi yang dinamai SIMKAH yang nanti dikaitkan dengan data kepedudukan dan catatan sipil dibawah Kemendagri. Sehingga, seluruh data kependudukan setiap warga bisa terintregasi dengan baik. 
"Dalam SIMKAH inilah kemudian upaya kita untuk mempermudah pencatatan, registrasi dan memantau pernikahan setiap warga negara di mana, kapan dan seterusnya. Sehingga, kita memerlukan adanya kartu nikah. Kartu nikah juga tidak ada kaitannya dengan wajib atau tidak memiliki. Ini upaya dan fasilitasi sebagai sebuah terobosan dari Kementerian Agama yang berkaitan dengan dukcapil dan data kependudukan. Harapannya semua kita pasti akan memiliki kartu ini secara bertahap," ujar Menag.
Menag juga sempat memperlihatkan contoh kartu nikah kepada awak media yang berisi dua foto dari pasangan yang menikah. Di bawah kartu tersebut terdapat barcode yang bila di scan lalu kemudian muncul data dari pemegang kartu secara lengkap.      
 "Ini akan kita terbitkan pada pertengahan atau akhir November. Bagi mereka yang melangsungkan pernikahan setelah launching SIMKAH, tentunya akan memperoleh kartu nikah. Seperti biasa pernikahan dicatat oleh penghulu hingga terbit buku nikah yang bersamaan dengan kartu nikah. Jadi kita prioritaskan bagi mereka yang menikah setelah diluncurkannya aplikasi SIMKAH," tandas Menag. 
Ditambahkan Menag, program ini merupakan uji coba dan Kemenag akan mencetak sebanyak 1 juta kartu nikah atau  bagi 500 ribu pasangan. Pada 2019 mendatang Kemenag akan memperbanyak penerbitan kartu nikah dengan melihat perkembangannya. 
Menag berharap penerapan pada tahap awal ini di mana selesai cetak secara keseluruhan pada 14-15 November, lalu dalam sepekan kemudian baru bisa didistribusikan ke sejumlah daerah di Indonesia. 
"Bagi yang sudah menikah sebelum peluncuran SIMKAH pada prinsipnya dia bisa memiliki kartu hanya saja dari segi waktu sangat terkait dengan ketersedian kartu di masing-masing KUA. Pada prinsipnya semua warga yang sudah menikah dimungkinkan untuk mendapatkan kartu nikah," tutup Menag.(kemenag)
Share:

Generasi Milenial, Hijrah Fest: Muslim Tanpa Masjid?

hijrahfest generasi milenial

Koranmuslim.com - Pada masa reformasi pada 1998 dahulu, ada sebuah istilah yang begitu populer dari mendiang budayawanan, sejarawan, dan pengamat sosial keagamaan, DR Kuntowijoyo. Dia memperkenalkan istilah untuk menjelaskan sebuah fenomena dari lahirnya generasi baru Muslim Indonesia. Kuntowjoyo mengistilahkan dengan sebutan: 'Muslim tanpa masjid".


Bagi banyak orang memang mungkin ini hanya sebagai hasil amatan yang dianggap sebagai angin lalu. Tapi kalau mencermati perubahan sosial yang terjadi di masyarkat Muslim Indonesia masa kini, maka pisau analisis tersebut sangat yahud, bernas, serta bermakna. Apalagi kemudian dipakai untuk menjelaskan posisi anak muda Muslim di tengah arus perubahan mondial atau yang kerap disebut globalisasi.

Kuntowijoyo dengan sederhana menjelaskan apa yang dimaksud dengan istilah Muslim tanpa masjid itu. Dia secara singkat ingin mengatakan bahwa munculnya kelompok sosial muda ini cukup unik. Mereka memang juga seperti kebanyakan orang Islam lainnya, Namun pada saat yang sama mereka  merasa bahwa dirinya bukan bagian dari umat itu sendiri. Mereka lebih memilih pada satuan-satuan lain yang bukan umat, seperti negara, daerah, bangsa, partai, ormas, kelas, usaha dan sebagainya.

Bukan hanya itu, Kuntowijoyo menjelaskan bila pengetahuan agama generasi ini juga memadai. Namun pengetahuan mereka tidak di dapat dari lembaga pendidikan 'konvensional' seperti generasi sebelumnya seperti masjid, pesantren atau madrasah. Pengetahuan dan pemahaman mereka berasal dari berbagai sumber lain dari sumber anonim, seperti kursus, seminar, buku, majalah, kaset, CD, VCD, internet, radio dan televisi. Akibatnya,  kata Kunto, kenyataan ini merupakan  sebuah kenyataan yang harus dibayar mahal oleh Islam di Indonesia dari munculnya fenomena kehidupan 'urban society' (manusia perkotaan) dari generasi yang lahir pada masa berikutnya.


Nah, pada masa kini generasi inilah yang disebut akrab disebut angkatan muda kekinian yang di kalangan Muslim masa kini disebut generasi Muslim milenial. Jadi hadirnya generasi ini memang sudah proses sejarah yang panjang yang disebut, misalnya oleh mendiang DR NUrchlosih Madjid sebagai santrinasi Indonesia sebagai konsekuensi hasil pendidikan yang dikenyam oleh Muslim seiring datangnya kemerdekaan.

Generasi ini memang generasi baru. Jadi bila Cak Nur mengatakan pada tahun 1990-an, orang muslim sudah naik kelas dari posisi 'ujlah' (memisahkan diri) dari hiruk pikuk proses kenegaraan serta tak mengecap sekolah 'modern', maka kemudian berubah menjadi pemilik negeri dengan begitu banyak mengenyam pendidikan tinggi setara doktor, memang menjadi fonema baru yang menariik. Bila generasi 70-80-an kalangan anak muda Muslim (santri) hanya berpendidikan setara S1 saja, pada peripde 80-90-an, kala itu sudah banyak sekali yang bergelar S3 dari berbagai universitas dalam dan luar negeri.

Maka, bila membayangkan apa yang dianalisis Kuntowijoyo dan Nurcholish Madjid sekitar dua puluh tahun silam, pada periode masa kini jelas sudah sangat berubah. Yang paling luar biasa lagi berpengaruh adalah kemudian hadirnya teknologi informasi melalui internet. Dunia menjadi berubah  benar-benar tanpa batas. Eksistensi negara kian hanya sekedar menjadi salah satu bagian 'kampung dunia' yang saling terhubung. Istilah keren lainnya, dunia benar-benar sudah dilipat.


Alhasil, janganlah heran bila hari-hari ini muncul perbuahan wajah yang luar biasa pada kaum muda Indonesia masa kini. Mereka benar-benar muncul sebagai 'manusia baru' yang amat berbeda dengan sosok generasi pada dua dasa warsa silam ketika analisa tersebut dibuat. Mau tidak mau anak muda Muslim menjadi bagian warga dunia. Berkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mereka bisa bertemu dan berkomunikasi secara langsung di mana dan kapan saja. Contoh gampang ini beda dengan generasi 'bapaknya' yang masih serba manual dan analog. Dan kelompok generasi milenial Muslim ini ditakdirkan yang menyesaki suasana hidup ketika dusun telah berubah menjadi perkotaan serta lebih hidup makmur dan serba mudah dalam kehidupan serba digital.

Akibat perubahan lingkungan sosial itu, maka ekpresi hidupnya pun berubah. Mereka tak gampang didoktrin dan hidup dengan pola pikir sendiri. Mereka tak bisa didekte ala 'dipecut dan diberi kaca mata kuda'. Mereka bisa langsung mengecek segala klaim dari generasi sebelumnya dengan sebuah kamus segala hal moderen yang bernama 'Google' lewak koneksi internet yang mudah didapatkan. Melalui media itu mereka benar-benar menjadi individu yang dapat menjadi manusia yang lebih sempurna. Mereka seakan melengkapi daur hidup evolusi era manusia berikutnya. Ini karena generasi milenial Muslim ini sudah melompat teramat jauh sejak era manusia zaman moderen yang dimulai dari revolusi industri pasca ditemukannya mesin cetak ala Gutenberg itu.

Lompatan raksasa itulah yang kini mau tidak mau harus dipakai sebagai pisau analisa era generasi yang diistilahkan sebagai 'Muslim Tanpa Masjid itu'. Apa yang ada dibenak mereka mengenai pengertian dan fungsi entitas masjid sudah tak sama bahkan sama sekali berbeda dengan masjid yang ada dalam benak generasi sebelumnya. Guru agama, ustaz, ulama, tak lagi sosok yang dengan ekpresi konservatif dan galak yang suka memukul pakai batang lidi bambu ketika bapaknya dahulu belajar mengaji di suraunya 'wak haji'. Semua kini sudah banyak tercampakkan jauh dan telah berubah menjadi sekolah sistem kelas moderen yang gemar memakai istilah bahasa asing. Metode ajar baca Alqurannnya tak lagi memakai model klasik ala Bahgdadi, tapi mereka akbrad dengan cara mengaji baru ala Iqra dan sejenisnya yang dahulu dipelopori oleh ustaz asal Kota Gede Yogyakarta, As'ad Human. Kitab dan buku berubah jadi papan sabak moderen, yakni latop dan tab komputer dengan berbagai macam variasinya.


Begitu pun dengan cara mereka berinfak, zakat, infaq, hingga sadaqah. Mereka tak lagi pergi para ke rumah kaum tua yang paham agama, tapi mereka bentuk lembaga dan yayasan filantropi. Cara pakaian juga tak bisa didikte dengan hanya mengidentikan memakai kain sarung, jubah, atau celaka pansi, tapi bebas saja. Bahkan, aneka simbol pakaian yang ada di zaman lalu mereka rajut kembali dan ubah modelnya dengan bahan dan potongan kain baru. Malah mereka tak sungkan memakai pakaian yang dahulu dikenakan oleh orang dengan sosok dengan simbol tertentu dan  kini kemudian menjadikannya sebagai hal atau pemandangan kesehariannya yang biasa saja.

Maka jangan heran serban misalnya, bukan lagi pemandangan 'angker' seperti berimajinasi pejoratif layaknya sindrom mental yang diidap oleh generasi pendahulunya. Mereka bawa mode pakaian ini dalam bentuk baru bahkan hingga ke atas pentas musik rock yang dahulu kerap dicap urakan. Pengajian pun kini berubah layaknya konser akbar dan festival. Mereka bersaing dengan pertunjukan masa non agama yang berkarcis mahal. Mereka ternyata bisa menjual pengajian dalam arti yang lebih elegan dibanding generasi sebelumnya yang serba gratisan. Pengajian kini bertiket serta menjadi ajang gerakan sosial.

Contoh semua ini terjadi pada fenomena 'Hijrah Fest' yang pada tiga hari diakhir pekan lalu usai digelar. Tanpa dinyana dan disangka tiket acara pengajjian yang dikemas dengan model  baru itu menciptakan histeria massa bersaing dengan konser musik yang ada pada pekan yang sama: Konser super grup Rock Gun & Roses atau konser Mariah Carey. Area gedung konprensi kaum elit yang ada di bilangan komplek Gelora Senayan itu mereka jadikan area masjid dadakan. Gedung yang dahulu dibikin untuk ajang berbagai macam konprensi internasional, seperti Konprensi Negara Non Blok tersebut kini menjadi tempat pengajian baru. Di sini imajinasi berubah total layaknya kisah cerita pendek klasik karya AA Navis: Robohnya Surau Kami. Kenangan akan imajinasi sosok surau yang lama benar-benar lenyap dari ingatan mereka. Pandangan akan kesan usang dan berdebu atas sosok ajaran agama berganti serta  hadir dengan sosok surau atau masjid baru yang tampil serba mengkilap dan mengikuti gerak zaman.


Pengamat sosial keagamaan, Fachry Ali , dalam sebuah perbincangan menengarainya sebagai perubahan dahsyat dalam posisi penghayatan keagamaan generasi yang kini disebut Muslim milenial itu. Bayangan norma atau 'totem' lama di mana antara agama, kompetensi individual, dan lmu pengetahuan yang dikesankan terus bertarung meniadakan ternyata terbukti tak berlaku lagi. Ketiga hal itu ternyata bisa berjalan selaras serta saling melengkapi.

''Uniknya dalam hal ini membuktikan apa yang dikatakan profesor dari Jepang. Nakamura, yang meneliti gerakan moderen Islam Indonesia. Pada disertasinya tentang sebuah organisasi besar umat Islam itu, dia mengatakan masa depan Indonesia ternyata terletak pada Islam. Nah, fenomena Hijrah Fest itu membuktikan bahwa Islam yang sebenarnya menjadi tulang punggung persatuan bangsa yang disebut Indonesia Raya itu,'' kata Fachry Ali.

Selain itu, Fachry  juga mengatakan hal ini juga membuktikan bila tidak ada Islam maka yang akan hadir malah hanyalah negara-negara yang bersifat etnisitas, wangsa/keluarga, kedaerahan. Maka di bekas wilayah yang dahulu disebut Nusantara, maka pada masa kini hanyalah akan muncul sebutan negara Sumatra, Sunda, Kalimantan, Ternate yang itu dikuasi dan diperintah oleh kalangan sebuah klan atau keluarga. ''Berkat adanya Islam itulah semua perpecahan bisa dicegah. Tinggal kini kita mewarnai dan menyemaikan rona atau ekpresi Islam yang seperti apa yang kita inginkan. Jadi Islam itulah yang menjadi pengikat dari alam bawah sadar manusia Indonesia masa kini.''

Pada tesis lain, misalnya dari sejarawan MC Ricklefs , Fachry lebih jauh mengatakan bila Indonesia masa kini adalah sudah sangat Islami. Bahkan ke depan akan semakin dalam terpengaruh nilai ajaran agama Islam. Dengan mencontohkan apa yang terjadi di Jawa, proses Islamisasi Indonesia (Jawa, dalam hal ini) penelitian ini sudah begitu mendalamnya sehingga tak tersedia jalan untuk negara ini bisa kembali ke masa-masa yang terjadi pada generasi sebelumnya ketika Islam masih dianggap setipis lapis kulit ari saja.'' Dari temuan Ricklefs tentang Islam di Jawa itulah kita bisa memotret situasi Indonesia masa kini,'' katanya.

Pada sisi lain, lanjut Fachry, adanya Hijrah Fest seharusnya juga dapat menjadi ajang auto kritik terhap peran ulama dan tokoh kegamaan masa kini. Mereka yang larut dalam politik serta mengabaikan espresi umat sudah tak lagi menjadi sandaran batin generasi milenial. Mereka harus ingat generasi masa kini punya pemahaman dan logika sendiri yang tak bisa bisa lagi sepenuhnya didikte atau didoktrin pihak lain.


Maka sebelum menutup tulisan ini menjadi tepat bila mengutip sosok penting di ajang Hijrah Fest 2018 ini: Arie Untung. Apalagi banyak informasi yang beredar bila banyak rapat untuk penyelenggaraan acara ini diselenggarakan di rumahnya yang ada di bilangan Jagakarsa, Jakarta. Rumahnya yang luas memang cocok untuk menjadi ajang rapat persiapan acara festival tersebut. Tulisan Ari Untung tentang acara  Hijrah Festival pun telah menjadi viral di media sosial. Isinya seperti ini:

Ada jutaan doa

Ada ribuan saudara baru

Ada puluhan tatoo masa lalu telah terhapus

Ada 18 syahadat (diantaranya dari Jepang dan Georgia)

Ada puluhan komunitas bertambah menjadi ratusan copy darat

Ada kiriman sinyal penonton online dari Jepang, Rusia. A merika. Taiwan, Qatar, Inggris benua Eropa, Asia semua yang bersaudara dengan kita

Ada ratusan pengusaha Muslim merasakan nikmatnya berbisnis

Ada puluhan Aplikasi Muslim terluncur

Ada ada ada.. bingung mau tulis ada apa lagi

Yang ada sebenarnya cuma satu .

Ada ALLAH

Jangan puji penyelenggaranya

jangan puji komunitas dibelakangnya

Jangan puji adab kesopanan pengunjungnya

Mereka ini cuma cukup didoakan keistiqamahnnya

Pujilah hanya ALLAH

(karena panitia semalam gak berhenti hentinya menangis karena kalau Allah nggak ridha mungkin saja acara ini nggak lancar, semoga ini merupakan sinyal darinya)

Ridhai kami ya Rabbi. Luruskan niat kami hanya hanya kepadamu

masyaallah tabarakallah

hijrahfest .(republika)
Share:

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Sukmawati Akhirnya Dimulai

sidang praperadilan kasus sukmawati

Koranmuslim.com – Sempat ditunda pekan lalu, sidang praperadilan SP3 kasus penodaan agama yang diduga dilakukan oleh Sukmawati Soekarno Putri akhirnya digelar. Sidang perdana pada Senin (12/11/2018) ini, beragendakan pembacaan permohonan praperadilan dari pihak pemohon.

Di awal persidangan, hakim Dedy Hermawan terlebih dahulu menanyakan surat kuasa kepada pihak-pihak yang hadir di persidangan. Pemohon praperadilan, Azzam Khan di awal persidangan belum hadir. Ia memberikan kuasanya kepada beberapa pengacara yang tergabung dalam Heterogen Robohkan Rasis (HRS), diantaranya Damai Hari Lubis, Nasrullah Nasution, Wisnu Rakadita, dan Sumadi Atmadja.

Pemohon mengajukan praperadilan ke muka persidangan dengan tiga termohon, yakni Subdit I Direktorat Tindak Pidana Umum (Tipidum) Bareskrim Polri sebagai Termohon I, Direktorat Tipidum Bareskrim Polri sebagai Termohon II, dan Kapolri sebagai Termohon III.

Para termohon yang dimaksud tidak hadir dan memberikan kuasanya kepada tiga orang. Dari ketiga termohon, hanya Kapolri yang belum memberikan surat kuasanya. Hal ini pun sempat menjadi pertanyaan oleh majelis hakim.

“Ini Termohon III belum ada surat kuasanya?” tanya Dedi muka persidangan.

Salah satu dari tiga kuasa hukum termohon, menjelaskan bahwa surat kuasa dari Kapolri masih dalam proses. Namun, dia mengatakan bahwa berkas surat kuasa sudah sampai di meja Kapolri.

Karena menghitung masa persidangan yang hanya 7 hari, maka Majelis Hakim memutuskan bahwa persidangan perdana tetap dilanjutkan dengan Termohon III, yakni Kapolri maupun yang diamanahi surat kuasa dianggap tidak ada.


“Ini tadi kita keberatan, Kapolri sebagai komandan tertinggi kok belum menyiapkan surat kuasa yang seharusnya sudah diberikan. Sementara Kasubdit dan Direktur (Tipidum)-nya sudah,” ungkap Hari usai persidangan.

“Ini sudah seminggu, dan ini bukti bahwa Kapolri tidak dalam keadaan berhalangan, ini tidak ada alasannya tadi dia sakit atau apa, hanya tidak ada surat kuasanya,” tambahnya.

Berbagai advokat yang tergabung dalam Heterogen Robohkan Rasis (HRS) mengajukan praperadilan kasus Sukmawati. Sebab, secara tiba-tiba kasus dugaan penodaan agama Sukmawati dihentikan oleh pihak kepolisian.

Sukmawati membacakan puisi berjudul “Ibu Negara” di acara Indonesian Fashion Week beberapa waktu lalu. Dalam puisi tersebut, putri Presiden Soekarno ini menyinggung masalah adzan dan cadar.(kiblat)
Share:

Para Dai Dituntut Aktif Sebarkan Konten Dakwah di Media Sosial


Koranmuslim.com -  Para pendakwah dituntut aktif mengisi konten dakwah di media sosial. Upaya ini sebagai cara menjawab tantangan perubahan di era milenial dan digital seperti sekarang.
Pernyataan ini disampaikan Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Cholil Nafis saat membuka Halaqah Dakwah Nasional dan Literasi Keuangan Syariah di Hotel Acacia, Jakarta, Rabu (07/11).
“Facebook tak terhindarkan, twitter tak terhindarkan, instagram tak terhindarkan, kalau kita tidak aktif di media sosial, maka yang ada di ruang media sosial hanyalah hal-hal yang buruk atau hal-hal yang tidak bisa mengarah kepada kebaikan yang bukan keteladanan,” ujar dia.
Menurut Kiai Cholil, di tengah zaman yang mendorong seseorang terus eksis ini, para dai memang dihadapkan kekhawatiran riya’. Tetapi, dia meyakini melalui penataan hati, kekhawatiran seperti itu bisa dihindari dengan niat mengisi ruang publik melalui kebaikan-kebaikan yang harus diutamakan.
“Zaman seperti ini, kita tidak bisa diam, kebenaran diam itu tidak bisa, karena kita takut riya’ lalu diam tidak bisa, yang perlu ditata hanya hatinya bahwa kita tidak boleh riya’, tapi ruang publik itu harus diisi dengan kebaikan-kebaikan,” ujar dia.
Cara seperti ini, lanjut Kiai Cholil, mau tidak mau harus dilakukan. Hal ini melihat fenomena dai yang tampak akhir-akhir ini. Dulu, seorang dai berpengaruh bisa diukur dari banyaknya majelis taklim dan waktu mengajarnya, sehingga dia bisa kenal dengan muridnya. Namun hal seperti itu saat ini sudah tidak begitu berlaku karena perubahan tadi.
“Sekarang yang banyak mengisi taklim bisa diukur, di youtube viewernya berapa, di twitter followernya berapa, ini menjadi kuantitatif di era milenial,” ungkapnya.
Meskipun harus mengisi media sosial, dia mengingatkan para dai agar tetap menjaga nilai-nilai luhur yang sebelumnya sudah dibawa. Para Dai juga bisa menengok fatwa medsosiah MUI sebagai pedoman. Dengan begitu, meskipun cara berdakwah berbeda, nilai dan pelajaran yang disampaikan bisa tetap sama.
“Model dan cara dakwahnya harus sesuai perkembangan zaman tapi value, nilainya tetap harus ada yang kita bawa.” katanya. (Mui)
Share:

Minggu, 11 November 2018

Heboh Video Guru SMK di Kendal Dibully Sekelompok Murid Hanya Guyonan


Koranmuslim.com - Aksi bullying di sekolah beredar di media sosial sosial. Kali ini korbannya adalah seorang guru setengah baya.

Dalam video yang diunggah oleh akun Facebook Eris Riswandi,  terlihat guru laki-laki tersebut diserang olah sejumlah murid laki-laki. Mereka mendorong dan menendang guru. Guru tersebut sempat melawan, namun karena serangan yang datang bertubi-tubi membuat dia kewalahan.

Sejumlah siswa yang berpakaian batik berwarna hijau itu terlihat tertawa dan mengejek gurunya. Kejadian itu berlangsung sekitar 1 menit.
Saat dikonfirmasi kumparan, Eris mengatakan lokasi bullying itu berada di SMK  NU 03 Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah.

Dalam surat klarifikasi dari Kepala Sekolah SMK NU 03 Kaliwungu, Muhaidin yang salah satunya diterima Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, dijelaskan peristiwa itu terjadi pada Kamis, 8 November 2018 saat kegiatan belajar mengajar di kelas X TKR. Guru dalam video tersebut bernama Joko Susilo.
Pukul 13.00 WIB saat jam belajar akan berakhir, para siswa bercanda dan saling melempar kertas kepada teman-temannya. Salah satu lemparan kertas mengenai Joko.
Joko lantas meminta agar siswa mengaku siapa yang melempar kertas kepadanya. Namun tidak ada yang mengaku, tetapi para siswa justru maju ke depan kelas untuk bercanda dengan gurunya. Mereka berharap dengan bercanda, gurunya tidak jadi marah-marah.
"Tindakan tersebut ditanggapi reaktif oleh Pak Joko dengan melakukan gerakan seperti orang yang berkelahi, sehingga membuat anak-anak semakin mendekati Pak Joko sambil tertawa," tulis Muhaidin dalam surat klarfikasi tersebut.
Menurut Muhaidin, bagian itulah yang membuat  kesan seolah-olah terjadi pemukulan terhadap guru tersebut. Padahal setelah kejadian, para siswa dan guru melanjutkan pelajaran dan diakhiri dengan doa bersama.
"Ini membuktikan bahwa peristiwa itu murni guyonan anak-anak dan tidak ada tindakan pemukulan terhadap guru," kata Muhaidin.

Meski begitu, pihak sekolah tetap menyadari bahwa candaan tersebut melewati batas wajar, sehingga sejumlah siswa yang terlibat dalam insiden dalam video itu sudah mendapat penanganan.
"Ditindaklanjuti dengan pemanggilan orang tua pada Senin, 12 November 2018," ucap Muhaidin.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga merespons video ini. Melalui akun Twitternya, Ganjar me-retweet video tersebut sambil meminta Dinas Pendidikan Jawa Tengah mengecek video tersebut, dan mencari nomor telepon pihak sekolah.(kumparan)
Share:

Sabtu, 10 November 2018

Wakil Ketua Dewan Pers Jadi Pembicara Tamu di Pelatihan OMOJ


Wakil ketua dewan pers  mengisi pelatihan jurnalistik

Koranmuslim.com - Wakil Ketua Dewan Pers Ahmad Djauhar, jadi pembicara tamu di pelatihan One Masjid One Journalist (OMOJ) Angkatan kedelapan di Masjid Darussalam, Kota Wisata Cibubur, Jakarta, Sabtu (10/11). Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama Forum Jurnalis Muslim (Forjim) dengan Yayasan Darussalam Kota Wisata.

Dalam kesempatan tersebut, Djauhar mengatakan bahwa kerja-kerja jurnalistik merupakan kerja mulia dengan menyampaikan informasi berita kepada masyarakat. Karena itu, kata dia, wartawan harus memahami dan dibekali kode etik jurnalistik (KEJ).

Kode etik mengatur 11 ketentuan menjadi wartawan. Seluruh point tersebut merupakan kesepakatan bersama (konsensus) lebih dari 50 asosiasi profesi jurnalis se-Indonesia. Maka itu, wartawan diwajibkan untuk mengikuti uji kompetensi wartawan (UKW).

"Karena pasca reformasi berita-berita yang tidak jelas kebenarannya sangat berseliweran. Dan banyak sekali yang langsung percaya. Penyakit ini bukan hanya di Indonesia, tapi juga seluruh dunia mengalami hal yang sama," ujarnya.

"Kita harus berusaha mengambil dan menyebarkan informasi yang baik dan bermanfaat. Bekerja sebagai wartawan, tidak lepas dari kode etik jurnalistik. Nah, jika ada wartawan yang bermasalah dengan kode etik, maka kami yang akan memediasi dengan pihak terkait," sambungnya.

Ia menjelaskan, Dewan Pers memiliki peran untuk mediasi antara media yang bersangkutan dengan pihak yang merasa dirugikan. Proses penyelesaian masalah tersebut dinamakan ajudikasi dan mediasi.
Wakil ketua dewan pers


"Kami selalu berharap diantara kerja kami ada manfaatnya. Kita berharap kerja jurnalistik tidak mengandung fitnah, agitasi dan mengadu-domba masyarakat," ujar dia.

Menurut dia, kelemahan wartawan saat ini yaitu tidak mengedepankan verifikasi faktual. "Wartawan harusnya tidak langsung percaya omongan orang. Wartawan harus skeptis. Apalagi kalau menyangkut pihak ketiga," katanya.

Ia menandaskan, keberadaan Dewan Pers adalah menjaga kemerdekaan Pers di Indonesia terjamin. Karena penguasa yang berkuasa dimanapun keinginannya sama, dapat mengendalikan media. Menurutnya, dari 11 Negara se-Asean, hanya Indonesia saat ini yang menjamin kemerdekaan pers.

"Kami pernah mengalami represifitas pemerintah di Orde Baru. Itu ngeri sekali. Sangat menakutkan. Media yang dianggap berbahaya, langsung disikat. Saya berharap, tidak ada lagi kriminalisasi terhadap pers," tandasnya.(red)
Share:

Kamis, 08 November 2018

Astaghfirullah, Peserta Tes CPNS di Madiun Bawa Jimat Untuk Perlancar Kerjakan Soal

test cpns madiun bawa jimat

Koranmuslim.com - Puluhan peserta tes seleksi calon pegawai negeri sipil ( CPNS) di Kabupaten Madiun yang kedapatan membawa jimat saat hendak masuk ruang ujian memiliki alasan khusus.

Dengan membawa jimat, peserta meyakini akan menambah kepercayaan diri dan memperlancar mengerjakan soal. "Persepsi mereka dengan membawa jimat akan memudahkan mengerjakan soal, melancarkan soal yang dikerjakan dijawab dengan benar.

Selain itu bisa menambah kepercayaan diri," ujar Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Madiun, Sigit Budiarto yang dihubungi Kompas.com, Rabu ( 7/11/ 2018) Sigit mengatakan, tim tidak menanyakan secara detil alasan peserta membawa jimat dan asal muasal jimat itu diperoleh saat akan masuk ruang ujian. Ia berdalih, bila dilakukan penelusuran alasan peserta tes menggunakan jimat akan menyita banyak waktu. "Kalau dilakukan penelusuran akan memakan waktu lama.

Makanya kami hanya menyita jimat yang ditemukan didalam pakaian peserta tes. Nanti setelah selesai, para peserta bisa kembali mengambil jimatnya," ujar Sigit. Baca juga: Panitia Tes CPNS di Madiun: Kami Berulangkali Melarang Peserta Bawa Jimat, tapi... Ditanya dasar larangan membawa jimat saat masuk ruang ujian, Sigit mengatakan, sesuai ketentuan tidak diperbolehkan membawa apa pun ke dalam ruangan kecuali kartu peserta, pensil, dan selembar kertas kosong. "Makanya, semua barang selain itu kami larang dibawa masuk ke ruang ujian termasuk jimat," kata Sigit. Bagi Sigit, penggeledahan di badan diberlakukan lantaran dikhawatirkan peserta tes membawa alat bantu komunikasi. Alat bantu itu bisa jadi tidak terdeteksi metal detektor.

Dengan demikian, dilakukan langkah penggeledahan badan. Kendati kedapatan membawa jimat, kata Sigit, peserta tes CPNS tidak digugurkan. Mereka tetap diperbolehkan mengikuti tes CPNS. Pasalnya, jimat di luar konteks administrasi persyaratan seseorang mengikuti tes CPNS.

Ditanya berapa jumlah peserta CPNS yang lulus mengikuti seleksi lanjutan, Sigit mengungkapkan, saat ini masih direkap BKN. Peran panitia seleksi tingkat daerah hanya pemanggilan peserta, mencocokkan scaning barcode, pemeriksaan metal detector, pemberian pin, mengisi daftar hadir dan masuk ke ruang ujian. Ia menambahkan tim Panselda CPNSD Kabupaten Madiun akan tetap memberlakukan pemeriksaan badan dalam seleksi lanjutan.

Diberitakan sebelumnya, tim panitia seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil daerah Kabupaten Madiun menemukan jimat yang disimpan dalam celana dalam dan bra peserta tes computer assisted test (CAT). Jimat itu ditemukan saat tim panitia seleksi menggeledah tas dan pakaian peserta tes, sebelum memasuki ruang ujian tes CAT CPNS Kabupaten Madiun di Asrama Haji, Kota Madiun. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Madiun, Sigit Budiarto yang dihubungi Kompas.com, Senin ( 5/11/2018) sore, membenarkan penemuan belasan jimat dari peserta tes CPNS tersebut.(kompas)


Share:

Fenomena Kenakalan Remaja yang Bikin Miris: Mabuk Rebusan Pembalut!

Mabuk pembalut wanita

Koranmuslim - Kabar mengenai remaja tanggung yang mabuk setelah meminum air rebusan pembalut mendapat perhatian serius dari Badan Narkotika Nasional (BNN). Fenomena yang awalnya disebut terjadi di Jawa Tengah itu rupanya ada pula di Jawa Barat dan DKI Jakarta.

Bukan hanya BNN, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) hingga Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) turun tangan. Namun, menurut komisioner KPAI Bidang Kesehatan dan Napza, Sitti Hikmawatty, perkara ini bukan termasuk anyar.

Menurutnya, temuan air rebusan pembalut bermula dari perilaku para remaja tanggung itu mencari alternatif untuk 'nge-fly'. Dari eksperimen yang berdasarkan coba-coba, air rebusan pembalut berefek memabukkan itu ditemukan.

"Anak-anak ini banyak yang cerdas, karena dengan berbekal internet mereka bisa membuat beberapa varian baru, dari racikan coba-coba. Dan di sinilah tingkat risiko/bahaya menjadi meningkat karena mereka hanya concern pada satu zat tertentu dalam sebuah bahan, tapi zat lainnya cenderung diabaikan sehingga reaksi sampingan yang terjadi bisa berakibat fatal," ujar Sitti.

Lalu apakah berbahaya?

Dokter Hari Nugroho dari Institute of Mental Health Addiction and Neurosience menyebut pembalut mengandung sejumlah bahan kimia. Dia menduga kandungan itulah yang mungkin membuat para remaja yang mencobanya merasakan 'high', tapi tidak menampik kemungkinan lain bila ada tambahan zat lain.

"Jadi memang di pembalut ada zat-zat kimia tertentu, dari chlorine sampai turunan alkohol. Tergantung merek tentu saja," ucap dr Hari.

"Setahu saya, belum pernah ada yang ngetes air rebusan pembalut dan diaper yang dipakai buat tujuan rekreasional tersebut. Ini yang barangkali perlu menjadi perhatian pihak-pihak terkait," imbuhnya.

Secara terpisah, psikolog Fakultas Unika Soegijapranata, Indra Dwi Purnomo, MPsi, mengaku pernah menangani remaja 14 tahun yang menenggak rebusan pembalut itu. Remaja itu mengaku seperti ringan dan berhalusinasi, namun halusinasi yang mereka alami justru mengerikan.

"Mereka menuturkan fly, kepala ringan, dan halusinasi tapi seram. Mereka sulit menuturkan kengeriannya. Mereka coba dua kali, kemudian berhenti," kata Indra.

Masih dari pengakuan para penenggak rebusan pembalut, mereka kadang mencampurnya dengan obat-obatan lain dengan asal-asalan. Bahkan pernah juga menggunakan pembalut bekas pakai.

"Jadi mereka merebus dan menunggunya sampai dingin, kemudian diminum," ujarnya.

Untuk itulah, BNN akan menelusuri kasus ini. Namun, menurut Deputi Bidang Pemberantasan BNN Irjen Arman Depari, kandungan air rebusan pembalut itu harus diteliti lebih jauh.


"Menurut mereka, pembalut wanita di dalamnya mengandung bahan-bahan psikoaktif, mungkin sebagai pengawet atau bahan yang lain. Tapi ini tentu masih diperlukan pendalaman dan pemeriksaan laboratorium," kata Arman.

Seperti diketahui, pembalut sebenarnya adalah barang yang legal beredar di masyarakat. Oleh sebab itu, BNN masih mengaji apakah ada aspek pelanggaran hukum di fenomena ini atau masuk kategori ketidaksengajaan.

"Kalau di situ ternyata ada pelanggaran hukum atau memang di situ ada ketidaksengajaan, nah itu berbeda cara penanganannya. Kalau di situ pelanggaran hukum yang memang betul sudah ada undang-undang yang mengatur, kita akan lakukan penegakan hukum sesuai dengan aturan. Kalau itu ketidaksengajaan atau ketidaktahuan, barangkali nanti kita akan lebih pencegahan," papar Arman.(detik)
Share:

Senin, 05 November 2018

Pakar: Tampang Boyolali Contoh Komunikasi Simbol Yang Sukses


Koranmuslim -com Pernyataan calon presiden Prabowo Subianto soal 'tampang Boyolali' dinilai bukan sebagai penghinaan. Melainkan sebagai bentuk komunikasi Prabowo kepada publik.

"Sambutan publik spontan tertawa renyah, itu bukti publik suka dengan sebutan tersebut dan faham jika Prabowo Subianto sedang bergurau. Dan gurauan itu nyambung," jelas pakar komunikasi sosial politik Anton Tabah Digdoyo kepada redaksi, Minggu (4/11).

Dia menjelaskan, dalam berkomunikasi, seorang orator harus melibatkan audiens agar suasana hidup dan efektif. Karenanya, sangat wajar jika Prabowo bercanda dengan terminologi tampang Boyolali karena sedang melakukan komunikasi dengan masyarakat Boyolali. Apalagi, pembahasannya terkait ketimpangan ekonomi antara orang kaya di perkotaan dan penduduk miskin di pedesaan.

"Bukan penghinaan terhadap warga Boyolali. Itu juga bukan mengatakan orang Boyolali tak pantas menjadi kaya. Tapi ketimpangan pembangunan efek dari kebijakan pro kapitalis sehingga rakyat tidak menikmati ekonomi yang dinilai rezim berhasil tersebut," papar Anton.

Dia mencontohkan pernyataan pimpinan Banser NU bahwa anggota Banser berkelahi tangan kosong dengan anggota TNI pasti menang jelas sebuah penghinaan. Sebab sama saja menganggap anggota TNI tidak bisa berkelahi.

"Justru ini ada unsur merendahkan TNI yang tiap hari latihannya kelahi baik tanpa senjata maupun bersenjata. Makanya di TNI-Polri ada azas siap setiap saat menghadapi musuh secara proporsional dan profesional," pungkas Anton yang juga mantan perwira Polri. [rmol]

Share:

Bupati Seno Bisa Kena Sanksi Pidana

Seno samudro bupati boyolali

Koranmuslim.com - Pidato Bupati Boyolali Seno Samodro bisa berujung pada sanksi administrasi pelanggaran pemilu, atau bahkan masuk ranah pidana.


Anggota Badan Pengawas Pemilu Rahmat Bagja mengaku belum tahu jika laporan dengan Nomor Registrasi 13/LP/PP/RI/00.00/XI/2018 sudah diterima pihaknya dari Advokat Pendukung Prabowo.

"Belum tahu saya, kapan," katanya kepada wartawan di Kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Senin (5/11)

Yang pasti, menurut Bagja, sepanjang seorang kepala daerah mendukung salah satu pasangan calon tidak dilakukan dalam fungsi kedinasan atau sudah dalam masa cuti kampanye maka itu suatu hal yang lumrah.

"Sepanjang tidak dilakukan dalam fungsi dinas termasuk dalam cuti kampanye silakan," ujarnya.

Namun begitu, jika kampanye dilakukan di luar jadwal yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum atau dalam rapat umum maka jelas-jelas tidak boleh.

"Ya tidak boleh ada kampanye rapat umum pada saat ini. Bisa kita hentikan itu kampanye, bisa kita tegur yang bersangkutan," kata Bagja.

Sebelumnya, dalam Forum Boyolali Bermartabat, Bupati Seno menyerukan warganya untuk tidak memilih capres Prabowo Subianto di Pilpres 2019.

Bagja menekankan bahwa mengajak orang untuk tidak memilih calon tertentu sama saja dengan kampanye.

"Ya sama, kan kayak (istilah) dua periode itu kan jelas siapa orangnya. Ganti presiden, itu kampanye," jelasnya.

Dia memastikan bahwa jika ada laporan masyarakat terkait kepala daerah yang melakukan pelanggaran kampanye maka akan mendapat sanksi administrasi maupun.

"Kalau pidana ada laporan atau temuan dari Gakkumdu," demikian Bagja.

Selain melapor ke Bawaslu atas dugaan pelanggaran pasal 282 junto pasal 306 junto pasal 547 UU 7/2017 tentang Pemilu, Advokat Pendukung Prabowo juga melaporkan Bupati Seno ke Bareskrim Polri lantaran pernyataannya yang dianggap menghina Prabowo. [rmol
Share:

Sebab dan Alasan Yusril Akhirnya Merapat ke Jokowi-Ma'ruf

Ketua Umum PBB

Koranmuslim.com - Partai Bulan Bintang (PBB) hingga kini belum menentukan arah dukungan di Pilpres 2019, meski ketua umumnya, Yusril Ihza Mahendra kerap melempar kode bahwa dirinya akan mendukung pasangan capres nomor urut 01, Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin. Terkini, ia baru saja menerima tawaran menjadi pengacara Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019.

"Dengan menerima ini, mudah-mudahan saya saya bisa menyumbangkan sesuatu agar pilpres dan pemilu serentak kali ini berjalan fair, jujur dan adil dan semua pihak mentaati aturan-aturan hukum yang berlaku," kata Yusril menjelaskan alasannya menerima tawaran menjadi pengacara Jokowi-Ma'ruf, Senin (5/11).


Pengukuhan Yusril Ihza Mahendra sebagai pengacara Jokowi-Ma'ruf berawal saat pertemuan dirinya dengan Ketua TKN KIK Erick Thohir di Hotel Mulia, Jakarta, belum lama ini. Saat itu, Erick menanyakan kepastian dari Yusril untuk menjadi kuasa hukum paslon 01. Yusril kemudian menyetujui tawaran tersebut.

Yusril berdalih, keberpihakannya dirinya itu sebenarnya adalah pada hukum dan keadilan. Sehingga, dia mengatakan, jika ada hak-hak Jokowi dan Ma’ruf yang dilanggar, dihujat, dicaci dan difitnah, dirinya tentu akan melakukan pembelaan dan menunjukkan fakta-fakta yang sesungguhnya atau sebaliknya, agar segala sesuatunya dapat diletakkan pada proporsi yang sebenarnya.

Yusril pun menegaskan, sebagai pengacara, ia akan bersikap profesional. Sehingga, dirinya tidak akan tergabung dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf.

"Menjadi lawyer paslon presiden dan wakil presiden tentu akan ada surat kuasa khusus dari kedua beliau itu dalam waktu dekat ini," kata Yusril lagi.

Yusril memastikan, jika dirinya akan bekerja dengan sangat profesional. Dia mengatakan, dirinya memiliki banyak pengalaman dalam menangani perkara partai politik seperti saat dirinya menangani Golkar.

Sengketa politik, doa melanjutkan, juga pernah dia tangani dalam Pilpres 2014 saat diminta menjadi ahli dalam gugatan Prabowo kepada KPU tentang hasil Pilpres 2014 di MK. "Bagi saya hukum hukum harus ditegakkan secara adil bagi siapa pun tanpa kecuali," katanya singkat.

Riwayat pernyataan Yusril

Pilihan Yusril merapat ke kubu Jokowi-Ma'ruf tak mengejutkan jika dirujuk pada riwayat pernyataannya belakangan ini. Yusril bahkan pernah mengkritisi hasil Ijtima' Ulama II yang secara resmi menyatakan dukungan kepada pasangan Prabowo-Sandi.

Pada akhir September lalu, Yusril menyoroti dua permasalahan dalam pakta integritas yang diajukan para ulama yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama. Pertama, kata dia, pakta itu seharusnya perjanjian dua belah pihak. Namun, dalam deklarasi Ijtima Ulama' II, menurut Yusril, pernyataan dilakukan sepihak oleh calon presiden (capres), Prabowo Subianto.

Menurut dia, hal itu setiap saat bisa dicabut oleh orang yang membuat pernyataan. "Tidak ada perjanjian atau kesepakatan capres dengan para ulama itu. Yang ada hanya deklarasi sepihak dan disaksikan oleh para ulama," kata dia.

Selain itu, Yusril mengatakan, isi pakta terlalu umum. Ia yakin, jika pakta diajukan kepada Joko Widodo (Jokowi), capres pejawat itu pun mampu melaksanakannya.

Padahal, Yusril berharap para ulama menuntut penerapan syariat Islam kepada capres. Namun, harapan itu tak tercantum dalam poin-poin pakta Ijtima' Ulama IIituntidak ada sama sekali.

"Tuntutan Ijtima' Ulama II terlalu umum," kata dia.

Yusril pun bukannya tanpa jalinan komunikasi dengan kubu Prabowo-Sandi. Menurutnya, pertemuan antara petinggi DPP PBB dan calon wakil presiden (cawapres) Sandiaga Uno dan Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry Juliantono telah terjadi pada 30 Agustus 2018.

Menurutnya, pertemuan tersebut belum memenuhi harapan PBB. Terutama soal strategi bersama agar PBB kembali meraih kursi di Senayan, dengan lolos ambang batas parlemen empat persen. Ia menyebut Sandi tidak berani memastikan bisa mensinergiskan strategi agar 2019 PBB kembali ke Senayan.

"Saya katakan terima kasih dan mengatakan bahwa di masa yang lalu, PBB sudah pernah all out membantu Pak Prabowo Subianto menjadi capres, dengan tenaga dan biaya sendiri. Begitu juga dengan Pak Sandi, kami juga telah banyak membantu untuk maju sebagai gubernur dan atau wagub DKI Jakarta," kata Yusril.

Hasil Pemilu 2009 menunjukkan perolehan suara PBB sebesar 1,79 persen dan hasil Pemilu 2014 sebesar 1,46 persen dari total suara nasional.
Yusril menyebut selama ini apa yang telah diupayakan PBB mendukung total Prabowo dan Sandi sudah dibuktikan. Namun, kata dia, Gerindra tidak bisa membantu PBB mensinergikan strategi pemilu legislatif mendatang. Ini menjadi alasan Yusril membuka komunikasi dengan kubu Jokowi-Ma'ruf Amin.

Eksistensi PBB sepertinya sebagai harga mati bagi Yusril. Sebagai partai yang memiliki pertalian sejarah dengan Masyumi, Yusril menilai, PBB kini terancam 'punah', apalagi jika pada Pileg 2019, PBB kembali tak dapat meraih kursi di Parlemen Senayan.

Sudah 10 tahun sejak kepemimpinan MS Kaban, PBB tanpa wakil di parleman. Sekarang, sebagai Ketua Umum hasil Muktamar PBB di Bogor 2016 terpilih, Yusril diamanahkan mengembalikan Fraksi PBB di DPR.

Merapat ke kubu Jokowi-M'aruf, sepertinya menjadi pilihan politik rasional Yusril. Sambil berharap, PBB kebagian efek ekor jas (coat tail effect) dari capaian elektoral pasangan Jokowi-Ma'ruf.

"Amanat Muktamar PBB kepada saya adalah menyukseskan Pemilu 2019 dengan membentuk kembali Fraksi PBB di DPR. Kalau sekali ini PBB gagal lagi, maka saya berpendapat lebih baik PBB bubar saja," kata Yusril kepada wartawan, Selasa (11/9).

Hasil Pemilu 2009 menunjukkan perolehan suara PBB sebesar 1,79 persen dan hasil Pemilu 2014 sebesar 1,46 persen dari total suara nasional. Kalau perolehan suara PBB di kisaran itu pada Pemilu 2019, kemungkinan PBB tidak lulus ambang batas parlemen karena batas di Pemilu 2019 lebih tinggi dari dua pemilu sebelumnya yakni empat persen.


Direktur Eksekutif Riset Indonesia Toto Sugiarto menilai, PBB dan Yusril menunjukkan sikap realistis menghadapi Pemilu 2019. Apalagi, angka ambang batas parlemen sebesar 4 persen terbilang berat bagi partai seperti PBB.

"Saya kira ini bagian dari rencana perhitungan PBB bahwa kalau merapat ke Prabowo-Sandi akan kurang baik secara politik," kata Toto kepada Republika belum lama ini.

Toto menilai, dengan bergabung ke kubu pejawat adalah cara PBB yang paling memungkinkan untuk meraih ambang batas parlemen 4 persen. Sebab, citra Presiden Joko Widodo sedang baik di mata masyarakat karena dinilai cukup berhasil memimpin Indonesia lima tahun terakhir.

Hanya saja, Toto mengatakan, belum tentu Koalisi Indonesia Kerja (KIK) berikut Joko Widodo dan Ma’ruf Amin menerima begitu saja kehadiran PBB. Masuknya partai baru ke tubuh koalisi akan mengubah komposisi koalisi. Di satu sisi, bisa jadi ada resistensi dari partai koalisi.

"Jokowi juga belum tentu terima. Sebab dari sisi citra publik, PBB belum tentu baik dan belum tentu berdampak positif," ujarnya.

Menurut Toto, agenda Pilpres dan Pileg 2019 yang digelar serentak membuat persaingan antar kedua kubu menjadi sangat ketat. Masing-masing koalisi, kata Toto, sudah pasti akan banyak menimbang perhitungan politik dari sisi efek elektoral. (republika)
Share:

Jumat, 02 November 2018

Ini Hasil Pertemuan Wiranto dan Perwakilan Aksi Bela Tauhid

Pertemuan wakil massa aksi 211 dengan wiranto

Koranmuslim.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto menerima perwakilan Aksi Bela Tauhid II. Wiranto mengatakan akan menyampaikan hasil pertemuan terkait insiden pembakaran bendera di Garut beberapa waktu lalu, kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).


"Pertama, tentunya saya akan menyampaikan pertemuan ini kepada Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi," ujar Wiranto usai pertemuan itu Jumat (2/11) sore.

Kedua, Wiranto mengatakan, pihaknya akan menginisiasi pertemuan ormas-ormas Islam membicarakan kasus pembakaran bendera. Hal itu untuk membahas hal-hal yang belum selesai. "Ini masalah umat islam yang harus diselesaikan oleh umat islam. Umat Islam diwakili dengan ormas yang nanti akan difasilitasi untuk kita bincangkan hal-hal yang misalnya ini belum ketemu," jelasnya.

Selain itu, ia juga mengatakan perlu melibatkan pihak pemangku kepentingan lainnya seperti Menteri Agama, Kepolisian, dan atau Menteri Hukum dan HAM. Pasalnya, Wiranto menjelaskan, tuntutan-tuntutan peserta aksi terkait insiden pembakaran bendera harus diselesaikan dengan hati-hati.

"Kalau kita tidak hati-hati menyikapi sebagai bangsa dengan semangat kebersamaan, semangat ukhuwah islamiyah," kata Wiranto.

Sementara itu, juru bicara Aksi Bela Tauhid Awit Mashuri mengatakan, yang pertama menuntut pemerintah membuat pernyataan resmi bahwa bendera tauhid adalah bendera rasulullah bukan bendera ormas apa pun. Sehingga, lanjut dia, tidak boleh dinistakan oleh siapapun.

Ia menyebut, setelah pertemuan dengan Menko Polhukam, pihaknya berharap pertemuan ormas-ormas Islam segera dilaksanakan. "Untuk menyelesaikan masalah ini karena terjadi pro kontra, ada yang mengklaim ini bendera ormas, ada yang mengklaim ini bendera tauhid," tutur Awit.

Ia menyebutkan, ada lima tuntutan yang disampaikan. Selanjutnya yang kedua, menuntut kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk memproses hukum semua pihak yang terlibat dalam pembakaran bendera tauhid baik pelaku mau pun aktor intelektual yang mengajarkan dan mengarahkan serta menebar kebencian untuk memusuhi bendera tauhid.

Ketiga, mengimbau kepada seluruh Umat Islam Indonesia untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan serta tidak mudah di adu domba oleh pihak manapun.

Keempat, mengimbau kepada umat beragama agar menghormati simbol-simbol agama dan selalu menjaga kebhinekaan sehingga tidak ada lagi persekusi atau penolakan terhadap pemuka agama atau aktivis di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kelima, PBNU wajib meminta maaf kepada umat Islam atas pembakaran bendera tauhid yang dilakukan oleh anggota Banser di Garut dan PBNU harus dibersihkan dari Iiberalisme dan aneka faham sesat menyesatkan lainnya karena NU adalah rumah besar Aswaja (Ahlussunnah waljamaah).

Baik Menko Polhukam maupun perwakilan peserta Aksi Bela Tauhid II sepakat akan menyelesaikan masalah dengan sejuk, damai, bertanggung jawa dan penuh kekeluargaan. Hal itu guna menjaga kerukunan berbangsa dan bernegara.

Dalam pertemuan tersebut hadir pula Wakapolri Komjen Pol Ari Dono. Sementara ada 10 perwakilan peserta Aksi Bela Tauhid II yang ikut dalam pertemuan tersebut antara lain Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Maarif, Ustaz Asep Syarifudin, Habib Hanif Alatas, Ustazah Nurdiati Akma, Kiai Raud Bahar, Ustaz Awit Mashuri, Ustaz Maman S, Ustaz Al-Khotot, Egi Sujana, dan Kiai Nasir Zein.(republika)
Share:

5 Tuntutan Massa Aksi Bela Tauhid kepada Pemerintah

aksi 211 pembakaran bendera tauhid

Koranmuslim.comSejumlah orang yang tergabung dalam beberapa ormas Islam telah melaksanakan aksi bela tauhid yang dipusatkan di sekitar area Patung Kuda, Jakarta Pusat. Selama berjalannya aksi, 10 orang perwakilan massa telah melakukan audiensi dengan Menkopolhukam Wiranto.
Saat audiensi tersebut mereka menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintah. Tuntutan itu merespons insiden pembakaran bendera berlafaz tauhid yang terjadi di Kabupaten Garut beberapa waktu lalu.
Sementara itu Wiranto mengatakan pihaknya akan menginisiasi dan memfasilitasi untuk melakukan pertemuan seluruh ormas Islam. Pertemuan itu untuk membahas dan mencari jalan keluar terkait masalah ini.
"Tentu tuntutan ini perlu saya bincangkan dengan segenap pemangku kepentingan yang menyangkut masalah pembakaran bendera itu. Apakah Menteri Agama, kepolisian, Menkumham termasuk tentunya saya akan ajak ormas lain untuk ikut bicara masalah ini," kata Wiranto di kantor Menkopolhukam, Jumat (2/11).
Wiranto terima 10 perwakilan massa aksi bela tauhid di kantor menkopolhukam


Lima tuntutan itu dibacakan salah satu perwakilan bernama Awid Masyuri. Berikut lima tuntutan tersebut:
1. Menuntut kepada pemerintah Republik Indonesia untuk membuat pernyataan resmi bahwa bendera tauhid adalah bendera Rasulullah SAW bukan bendera ormas apa pun, sehingga tidak boleh dinistkan oleh siapa pun.
2. Menuntut kepada pemerintah Republik Indonesia untuk memproses hukum semua pihak yang terlibat dalam pembakaran bendera tauhid, baik pelaku maupun aktor intelektual yang mengajarkan dan mengarahkan serta menebar kebencian untuk memusuhi bendera tauhid.
3. Mengimbau kepada seluruh umat islam Indonesia untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan serta tidak mudah di adu domba oleh pihak manapun.
4. Mengimbau kepada umat beragama agar menghormati simbol-simbol agama dan selalu menjaga kebinekaan sehingga tidak adalagi persekusi atau penolakan terhadap pemuka agama atau aktivis di wilayah kesatuan Republik Indonesia.
5. PBNU wajib meminta maaf kepada umat islam atas pembakaran bendera tauhid yang dilakukan oleh anggota Banser di Garut dan PBNU harus dibersihkan dari liberalisme dan aneka paham sesat menyesatkan lainnya karena NU adalah rumah besar ASWAJA. (kumparan)

Share:

Aksi Bela Tauhid Kirim Perwakilan, Jokowi Tak Di Istana

aksi bela tauhid II 2 november


Dari atas mobil komando, seorang orator meminta beberapa pentolan dari Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama dan Persaudaraan Alumni (PA) 212 dan aktivis Islam untuk maju mendekat.

"Kepada para delegasi yang akan menemui Presiden di Istana, kami harapkan maju ke depan mobil komando, dekat jembatan penyeberangan," serunya di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat, Jumat (2/11).

Dia pun memanggil para ulama maupun aktivis Islam satu persatu. Mereka adalah KH Ahmad Mihdan, KH Nasir Zein, Eggy Sudjana, Ustaz Slamet Ma'arif, Habib Hanif Alatas, KH Sobri Lubis, KH Kurtubi, KH Abdurrasyid Asyafii, KH Muhammad Al-Khattath, Hj Neno Warisman.

"Nanti akan dipimpin oleh Ustaz A Mashuri untuk menuju ke Istana dengan mobil," pungkasnya.

Namun dikabarkan, saat ini Presiden Joko Widodo sedang tak ada di Istana Negara. Dia sedang menjalankan tugas kenegaraan di luar Istana. [rmol]


Share:

Kamis, 01 November 2018

Berhala Zaman Now

Oleh. Muhammad Arifin Ilham

Koranmuslim.com - Di hadapan para sahabatnya yang mulia, Rasulullah SAW tercinta menuturkan dauh nubuwwat, sebuah sabda yang kontennya menjangkau peristiwa yang akan datang.


"Akan datang suatu zaman atas manusia, perut-perut mereka menjadi Tuhan-Tuhan mereka. Perempuan-perempuan mereka menjadi kiblat mereka. Dinar-dinar (uang) mereka menjadi agama mereka. Dan kehormatan mereka terletak pada kekayaan mereka. "

Para sahabat menyimak penuh khidmat. Lanjut Sang Nabi, "Waktu itu, tidak tersisa dari iman kecuali namanya saja. Tidak tersisa dari Islam kecuali ritual-ritualnya saja. Tidak tersisa Alquran kecuali sebatas kajiannya saja. Masjid-masjid mereka makmur, tetapi hati mereka kosong dari petunjuk (hidayah- Nya). Ulama-ulama mereka menjadi makhluk Allah yang paling buruk di permukaan bumi."

Tergurat dari wajah para sahabat, rasa sedih dan cemas.  Dipandanginya lekat-lekat wajah Rasul, disimaknya kalam-kalam bertutur manusia pilihan tersebut. Hingga sampailah Sang Murabby Agung itu menggambarkan keadaan apa yang akan terjadi nanti jika sudah sedemikian menyedihkan kondisi umatnya.

"Kalau sudah terjadi zaman seperti itu, Allah akan menyiksa mereka dan menimpakan kepada mereka empat perkara (azab). Pertama, kekejaman tak berperi dari para penguasa.  Kedua, kekeringan tak terhingga yang sangat lama. Ketiga, beraneka kezaliman para pejabat kepada rakyat jelata. Dan keempat, pisau hukum para hakim tumpul, sekarat, dan berkarat."

Atas tuturan ini, para sahabat pun terheran-heran. Mereka bertanya, "Wahai Rasul Allah, apakah mereka ini para penyembah berhala?" "Ya! Bagi mereka, setiap dirham (uang) menjadi berhala (dipertuhankan/disembah)," pungkas Nabi SAW.

Hadis yang cukup panjang riwayat Bukhari Muslim yang muttafaq alaih ini pun akhirnya menjadi renungan kita semua. Berhala itu bukan lagi patung- patung atau arca. Berhala zaman now itu berupa uang.

Kini, kita lihat bagaimana keadaan kita. Hari-hari kita fokusnya selalu uang. Detik, menit, dan jam dihitungnya dengan standar uang. Berangkat pagi pulang malam, bahkan hingga tidak pulang, yang dicari dan dikejar adalah uang.

Pemimpin dan para pejabatnya berusaha mati- matian untuk mengekalkan zona nyamannya; ternyata pengorbitnya adalah uang. Para hakim kehilangan muruah agungnya.

Hukum dipermainkan atas kepentingan pemilik modal. Jika modal kuat, pisau hukum kelihatan tumpul. Sebaliknya terhadap pihak yang tidak ada modal pisau hukum sangat tajam. Ujung-ujungnya bisa ditebak semua karena uang.

Ikhwah fillah, mari sadarkan diri kita semua. Uang memang bisa membeli rumah, tapi tidak bisa membeli ketenangan. Uang bisa membeli dunia, tapi tidak akan pernah bisa membeli bahagia. Bahagia dan surga hanya bisa dibeli dengan 'sekadar uang' yang dikuasakan oleh ketaatan yang sempurna kepada Allah dan rasul-Nya.Wallahu a'lam.(republika)
Share:

Abu Janda Dipolisikan karena Postingan soal Aksi Bela Tauhid



Koranmuslim.com - Permadi Arya alias Ustad Abu Janda Al Boliwudi dilaporkan ke Bareskrim Polri. Abu Janda dipolisikan karena menyebut Aksi Bela Tauhid sebagai aksi politik terselubung melalui media sosial.

Abu Janda dilaporkan seorang guru asal Jakarta bernama Mintaredja ke Bareskrim Polri, gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jl Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, Kamis (1/11/2018). Mintaredja datang bersama kuasa hukumnya, Muhajir.

"Yang bersangkutan (Abu janda) itu menyampaikan berita bohong atau hoax yang menuduh bahwa Aksi Bela Tauhid beberapa hari yang lalu, yang ramai dilakukan di banyak kota Indonesia, adalah aksi politik kampanye terselubung kolaborasi dari capres-cawapres oposisi dan ormas terlarang HTI," kata Muhajir.



Mintaredja juga menyerahkan sejumlah barang bukti kepada polisi. Barang bukti yang diserahkan salah satunya video Abu Janda yang menyinggung Aksi Bela Tauhid.

"Ada video, bawah yang terlapor itu melakukan statement terkait Aksi Bela Tauhid, video sudah dilampirkan. Ada screenshoot yang dimuat beberapa media. Ada delapan bukti yang kita serahkan," terang Muhajir.



Pelaporan itu tercatat dalam surat laporan polisi nomor: LP/B/1417/XI/2018/Bareskrim tertanggal 1 November 2018. Abu Janda dilaporkan atas dugaan tindak pidana penyebaran berita hoax. 

"Melaporkan yang bersangkutan kepada pihak yang berwajib berdasarkan Pasal 14 juncto Pasal 15 UU No 1 Tahun 1946 dan Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45 ayat 1 UU No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik," papar Muhajir. 
Share:

Aksi 211 Tuntut Pemerintah Akui Bendera Tauhid


Aksi 211 2018

Koranmuslim.com - Salah satu tuntutan dari aksi ini adalah mendesak pemerintah untuk mengakui bendera hitam bertulis kalimat tauhid yang dibakar Barisan Ansor Serbaguna (Banser) di Garut sebagai bendera tauhid.

Jurubicara Front Pembela Islam (FPI) Slamet Ma’arif menjelaskan bahwa pengakuan itu dibutuhkan karena selama ini banyak pihak menyebut bendera itu milik Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), ormas yang sudah dibubarkan pemerintah.

Padahal, banyak bukti menyebut bahwa bendera itu bukan milik HTI.

"Harus dipahami bersama, secara bukti, fakta, dan UU ormas yang ada di Indonesia, yang dibakar itu bendera tauhid. Nah ini baik PBNU dan pemerintah sampai saat ini belum ada pengakuan itu," kata Slamet di Media Center Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (1/11).

Menurutnya, selama pengakuan tidak dilakukan, maka banyak pihak akan terus menggiring opini seolah bendera tersebut merupakan milik ormas terlarang, HTI.

“Padahal faktanya dari sudut agama, UU, bahkan dari AD/ART, tidak ada yang menyebutkan itu bendera ormas tertentu. Artinya itu faktanya adalah bendera tauhid yang dibakar," tukasnya. [rmol]
Share: